Breaking News:

Berita Abdya

Sejumlah Keuchik di Abdya Laporkan BPN ke Ombudsman Terkait Lahan Eks HGU PT CA, Ini Permasalahannya

Ia mengaku, laporan itu diantar langsung oleh pihaknya bersama dengan para keuchik ke Ombudsman Aceh.

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan peninjauan ke area HGU PT CA, Rabu (28/3/2018) sore. Dalam kunjungan itu, mereka menemukan banyak area HGU PT CA tidak digarap dan masih hutan. 

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sejumlah keuchik dari Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya) melaporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Ombudsman Aceh, Senin (11/10/2021).

Laporan yang dilakukan oleh para keuchik itu terkait dugaan adanya upaya memperlambat proses pembagian lahan eks HGU PT Cemerlang Abadi (PT CA) yang hingga saat ini belum ada kejelasan.

Harmansyah, salah seorang pendamping keuchik yang turut hadir dalam pertemuan itu, membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan BPN ke Ombudsman.

"Iya benar, kita laporkan BPN terkait indikasi memperlambat pendistribusian lahan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang merupakan eks HGU PT Cemerlang Abadi," kata Harmansyah seusai membuat laporan.

Ia mengaku, laporan itu diantar langsung oleh pihaknya bersama dengan para keuchik ke Ombudsman Aceh.

Sejumlah keuchik yang membuat laporan tersebut, yakni dari Kecamatan Babahrot, Keuchik Cot Seumantok, Simpang Gadeng, dan Keuchik Teladan Jaya. 

Baca juga: Warga Dilarang Pakai Lahan Eks PT CA, Forkopimkab Keluarkan Surat Imbauan

Sementara dari Kecamatan Kuala Batee ada Keuchik Krueng Batee, Lama Muda, Keude Baroe, dan Keuchik Alue Pade. 

Untuk diketahui, Menteri ATR/BPN sudah mengeluarkan SK Nomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019, tentang perpanjangan jangka waktu HGU atas nama PT Cemerlang Abadi atas tanah di Abdya

Dari 4.846,88 hektare (Ha) yang diusulkan PT CA untuk perpanjangan HGU, Kementerian ATR/BPN Cuma menyetujui 2.002,22 hektare saja, dan sebanyak 960 hektare menjadi lahan plasma.

"Sedangkan sisanya seluas 1.902,66 hektare menjadi Tanah Objek Reforma Agraria," ungkap Harmansyah.

Terlebih, sebutnya, SK Menteri ATR/BPN tersebut juga dikuatkan dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi dari Menteri ATR/BPN terhadap gugatan yang dilayangkan PT CA.

“Sayangnya, setelah SK Menteri dan sampai putusan kasasi MA keluar, belum ada ikhtiar untuk memprosesnya. Sehingga kami menilai ada upaya dengan sengaja memperlambat proses pembagian lahan," ulasnya.

Baca juga: Kapolres Abdya Minta Masyarakat Hentikan Garap Lahan Eks PT CA, Bila Melanggar Bisa Diproses Hukum

Mewakili masyarakat, Harman berharap, Ombudsman Perwakilan Aceh dapat segera menindaklanjuti adanya dugaan maladministrasi terkait perlambatan proses pembagian lahan dan penentuan titik koordinat di lahan tersebut. 

"Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka kami melaporkan BPN Aceh dan BPN Abdya ke Ombudsman, dengan harapan SK Menteri dan putusan kasasi MA dapat dilaksanakan," pungkasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved