Masyarakat Diminta Perkuat Kembali Lembaga Wali Nanggroe, Selama Ini Dinilai Kurang Berperan?

Dia menguraikan, sebenarnya secara sosok, Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaythar adalah Wali Nanggroe masyarakat Aceh.

Namun secara latar belakang, terkesan Wali Nanggroe milik sekelompok orang.

"Saya yakin, beliau ini merasa dimiliki oleh masyarakat Aceh pada umumnya, tapi itu tadi beliau juga dimiliki oleh sekelompok orang. Ini salah satu persoalan yang kemudian menyebabkan eksistensi Wali kurang yang berimplikasi pada perannya," kata Eka.

Eka mengatakan, peran Wali Nanggroe di Aceh secara aspek historis cukup besar sejak masa kesultanan.

Sebenarnya, konsep awal yang diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 juga demikian.

Baca juga: Usai Hadiri Pembukaan PON, Wali Nanggroe Malik Mahmud Bertemu Majelis Rakyat Papua, Ini yang Dibahas

"Namun seiring perjalanannya, implementasi semua konsep dalam qanun sejak awal hingga revisi qanun ini sulit berjalan karena berbagai persoalan tadi," kata Eka.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat Aceh dan pemerintah ke depan untuk sama-sama memperkuat kembali LWN.

"Kita ingin Lembaga Wali Nanggroe ini menunjukkan eksistensi sebagaimana diatur dalam qanun, karena lembaga ini adalah kekhususan kita dan tidak boleh dibubarkan," ujarnya.

Eka menjelaskan, agar LWN berfungsi sebagai mestinya, ke depan harus ada aturan jelas terkait itu, dan harus bisa diterima oleh semua kalangan.

"Kemudian, support system harus didukung oleh semua pihak. Selanjutnya konsolidasi harus merangkul semuanya, harus konsolidasi. Dan terakhir, tentu harus independensi," ujar Eka.

Sementara itu, Dr H Taqwaddin Husin SH SE MS mengatakan, LWN harus terus eksis karena merupakan ikon Aceh sejak dulu dan diperkuat kembali setelah damai.

Baca juga: Pilih Maju Gubernur daripada Wali Nanggroe

Bahkan, kata Taqwaddin, keberadaan LWN di Aceh cukup dikagumi oleh masyarakat internasional.

"Ada beberapa pihak yang datang ke Aceh karena ingin belajar dari Lembaga Wali Nanggroe, terutama dari Wali Nanggroe sendiri," katanya.

Taqwaddin menyebutkan, salah satu cara memperkuat LWN di Aceh adalah dengan cara mempertimbangkan anggaran yang cukup, karena selama ini menurutnya anggaran belum memihak kepada Wali Nanggroe.

"Perlu mempertimbangkan anggaran, anggaran yang kita lihat sekarang  belum memihak kepada wali nanggroenya, anggaran yang layak yang berwibawa dan efektif," pungkas Taqwaddin. (*)

Baca juga: Besok, Wali Nanggroe dan Menteri ATR Bicara tentang 16 Tahun Perdamaian Aceh di Webinar