Breaking News:

Motor Bensin Dilarang Dijual Mulai 2040, Mobil Bensin Dilarang pada 2050

Pada 2025, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendominasi bauran energi baru terbarukan (EBT), di mana porsinya mencapai 23 persen.

KOMPAS.com
Kendaraan listrik Hyundai Ioniq tengah melakukan pengisian daya di SPKLU 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menghentikan penjualan motor konvensional berbahan bakar bensin pada 2040 mendatang. Penyetopan penjualan motor bensin ini masuk dalam prinsip dan peta jalan (roadmap) pemerintah untuk mencapai net zero emission atau Indonesia bebas emisi karbon pada 2060.

"Di 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT diesel yang beroperasi, lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan resmi, Kamis (14/10/2021).

Sementara penjualan mobil dengan bensin juga dihentikan pada 2050. Namun sebelum menyetop penjualan motor dan mobil berbahan bakar bensin, pemerintah akan lebih dulu mencapai target lain.

Arifin menjelaskan, dalam peta jalan itu ada lima prinsip utama yang diterapkan, yaitu peningkatan pemanfaatan EBT, pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

Baca juga: AS Berharap Kesepakatan Abraham Accords Akan Membantu Penyelesaian Masalah Israel-Palestina

Baca juga: Kemendagri Tingkatkan Sinergisitas Penyebarluasan Informasi Publik

Baca juga: 250 Tahanan Palestina Mogok Makan di Penjara Israel, Protes Ditempatkan di Sel Isolasi

"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," jelas Arifin.

Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Di tahun ini, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.

Dengan aturan itu, nantinya tidak ada tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi.

Lalu pada 2022, pemerintah menargetkan penggunaan kompor listrik di 2 juta rumah tangga per tahun. Kemudian pada 2024, akan dibangun interkoneksi, jaringan listrik pintar, dan smart meter.

Pada 2025, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendominasi bauran energi baru terbarukan (EBT), di mana porsinya mencapai 23 persen dari total energi nasional.

Baca juga: Puluhan Penagih Pinjaman Online Langsung Angkat Tangan, Digerebek Saat Beraksi di Meja Kerja

Baca juga: Kisah Ranavalona I, Ratu Paling Kejam dari Kerajaan Madagaskar, Banyak yang Berduka atas Kematiannya

Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Jadi Pembicara di UGL Aceh, Bahas Peran Pemuda dalam Pemilu dan Pilkada Aceh

Selanjutnya pada 2027, pemerintah akan memberhentikan impor LPG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS di 2030 di mana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh per kapita.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved