Breaking News:

Salam

SKPP; Siapkah Mereka Menjadi Agen Perubahan

Panwaslih Provinsi Aceh menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah yang diikuti 45 peserta dari 9 kabupaten/kota

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Pimpinan Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar bersama Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri serta Ketua dan Anggota Bawaslu Aceh, Faizah dan Marini menabuh rapai tanda diresmikannya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di Provinsi Aceh pada acara pembukaan di Oasis Atjeh Hotel, Banda Aceh, Senin (21/6/2021). 

Panwaslih Provinsi Aceh menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah yang diikuti 45 peserta dari 9 kabupaten/kota. Kualifikasi pesertanya; berusia antara 17 hingga 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai atau tim pemenangan peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir dan bukan penyelenggara Pemilu. Program yang dilaksanakan selama 5 hari (11-15 Oktober 2021) di Banda Aceh ini merupakan bagian dari ikhtiar Bawaslu/Panwaslih dalam membumikan pengawasan.

“Karena kita pahami Bawaslu tidak bisa mengawasi proses demokrasi yang sedemikian rumit ini jika hanya sendiri sehingga butuh partisipasi masyarakat yang besar dalam mendukung suksesi dalam pelaksanaan Pemilu ini,” kata Ketua Panwaslih Aceh, Faizah.

Walau kalangan awam banyak yang tidak tahu SKPP dan tujuan, tapi kita sangat mengapresiasi penggelaran program tersebut. Ini penting, sebab, setiap usai perhelatan pemilu selalu  menyisakan beberapa “catatan”. Antara lain, kultur demokrasi masih dianggap kurang maksimal. Justru itulah dinilai perlu meningkatkan partisipasi publik dalam pembenahannya, baik berupa pendidikan pengawasan partisipatif, pendidikan politik, atau pendidikan apapun terkait penguatan nilai-nilai demokrasi.

Bawaslu RI yang di Aceh kita sebut Panwaslih dalam hal ini melihat pentingnya kerelawanan dan kaderisasi pengawasan pemilu dengan melibatkan publik secara umum. Dan, penglibatan dalam wujud pengawasan partisipatif dirasa perlu dikonkritkan. Salah satu upaya pengongkritan itu adalah SKPP. Program ini bertujuan memberi pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.

Pengawasan partisipatif dari masyarakat terutama sekali dimaksudkan untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk pelanggaran dalam pemilu. “Jadi, dengan kata lain, SKPP merupakan upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat agar menghindari munculnya pelanggaran,” kata seorang anggota Bawaslu Pusat.

Makanya, SKPP dinilai menjadi penting sebagai bagian usaha membumikan pemilu berintegritas. Seorang pengamat politik mengatakan,  SKPP juga sebagai bagian dari aktivitas literasi demokrasi kaum muda, yang sudah seharusnya dijamah dan diperkuat perannya dalam demokrasi. Sebab, menurutnya, selama ini dalam praktik demokrasi kaum muda hanya dilihat dalam perspektif sebagai angka yang dikonversikan menjadi suara oleh partai politik. Sehigga sudah selayaknya saat berbicara politik kaum muda, maka seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memperkuat subtansi peran kaum muda dalam penataan demokrasi Indonesia saat ini dan ke depan.

Dan, SKPP dilihat sebagai program kaderisasi agen perubahan dan perpanjangan tangan Bawaslu dalam menggerakkan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada. Setidaknya Bawaslu menyadari bahwa pemilih muda ini merupakan investasi paling prospektif terutama dalam memperkuat transformasi Indonesia melalui mekanisme demokrasi electoral yang memberdayakan dan menggerakkan.

SKPP pun diharapkan menjadi ajang untuk memotivasi tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Dengan membentuk kader pengawas diharapkan bahwa SKPP dapat memberikan motivasi, literasi, keterampilan, dan pengalaman kepada peserta, khususnya pemilih pemula untuk mengawal proses pemilu yang dalam sepanjang sejarah banyak diwarnai kecurangan dan pelanggaran, menuju ke arah yang lebih baik.

Kita juga ingin mengatakan bahwa yang menjadi dasar penglibatan dan partisipasi masyarakat adalah karena dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya ditemukan adanya bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif. Sehingga, penglibatan dan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat. Jadi, pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dan Panwaslih dalam mengontrol penyelenggaraan pemilu, agar tercipta pemilu yang jujur dan adil. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved