Pemerintah Kompak Sebut Proyek Kereta Cepat Bukan Utang Tersembunyi Cina, Progres Sudah 79 Persen

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Proyek kereta cepat relasi Jakarta-Bandung kini tengah menjadi sorotan.

Sebabnya, proyek tersebut terancam mangkrak karena biaya pengerjaanya membengkak menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Padahal sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melakukan estimasi biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah sebesar 6,07 miliar dollar AS.

Dengan demikian, setelah perkiraan pembengkakan anggaran mencapai 8 miliar dollar AS, artinya terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat melakukan penyelamatan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Padahal sebelumnya, Jokowi beberapa kali tegas berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek tersebut.

Baca juga: Nasib Proyek Kereta Cepat, Malaysia Pilih Batalkan, di Indonesia Biaya Membengkak dan Terlilit Utang

Baca juga: Dibawa ke Rumah Sakit, Nyawa Pria Tanpa Identitas yang Disambar Kereta Api Tak Tertolong

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan, Ini Penyebabnya dan Permintaan Menteri BUMN

Isu mengenai utang tersembunyi kepada China pun mencuat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon isu adanya utang tersembunyi dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, apabila ada utang pada proyek tersebut, pastinya utang tersebut tercatat di Bank Indonesia (BI). "Berita ini hoax ya, dan (terlalu) tendensius," ujar Arya saat dikonfirmasi Tribun, Minggu(17/10).

"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari Cina untuk kereta cepat, karena (pasti) tercatat di Bank Indonesia," sambungnya.

Kabar mengenai utang tersembunyi tersebut mencuat setelah AidData, sebuah lembaga riset internasional lewat laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects merilis bahwa pemerintah Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi dengan China senilai 17,28 miliar dollar AS.

Jika dikonversi ke dalam Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp245,3 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dollar AS). Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan perihal utang tersembunyi (hidden debt) yang tercantum dalam AidData.

Baca juga: Ciptakan Desa Maju dan Sehat, Wamendes PDTT Tawarkan Program Beternak Ayam Petelur

Baca juga: Korban Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Kandahar Menewaskan 37 Jamaah Shalat Jumat

Baca juga: Milisi Houthi Cegah Bantuan Kemanusiaan, 37.000 Warga Yaman Terancam Kelaparan di Marib

Hidden debt ini bukan berarti pemerintah tidak melaporkan utang alias sembunyi-sembunyi berutang. Hidden debt adalah utang nonpemerintah. Tapi jika terjadi wanprestasi, berisiko kepada pemerintah.

"Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi," kata Yustinus. Yustinus menjelaskan, utang tersebut dihasilkan melalui skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV) maupun perusahaan patungan dan swasta.

Karena utang B-to-B, utang ini tidak tercatat sebagai utang pemerintah. Utang pun bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah. Maka kata dia, utang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan usaha yang meminjam.