Breaking News:

Salam

Eksplorasi Migas Aceh Haruslah untuk Kemaslahatan Bersama

Harian Serambi Indonesia edisi Ahad (17/10/2021) kemarin, antara lain, mewartakan bahwa Satuan Kerja Khusus

Editor: hasyim
For Serambinews.com
Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan Badan Pengelola Migas Aceh melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Pertemuan silaturahmi dalam rangka memberikan update kegiatan hulu migas di Provinsi Aceh ini berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (21/9/2021).  

Harian Serambi Indonesia edisi Ahad (17/10/2021) kemarin, antara lain, mewartakan bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumbagut menyebutkan bahwa wilayah Provinsi Aceh akan difokuskan untuk melakukan eksplorasi cadangan baru.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus mengatakan hal itu berdasarkan realitas di lapangan bahwa sejumlah upaya eksplorasi akan segera dimulai oleh sejumlah kontraktor.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), misalnya, akan memulai pengeboran eksplorasi perdana di wilayah kerja Block NSO (North Sumatera Offshore) Aceh. Wilayah ini terletak di perairan Selat Malaka lepas pantai Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.

Menurut Rikky, PHE melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi pada tiga sumur. Upaya ini untuk mendapat cadangan migas baru di wilayah tersebut. "Setelah itu ada Premier Oil Ltd, ada Mubadala Petroleum yang juga akan melakukan kegiatan eksplorasi di ujung lepas Aceh Utara," katanya saat Webinar Migas Center Universitas Malikussaleh, Sabtu (16/10/2021).

Premier Oil, lanjutnya, akan melakukan eksplorasi migas di lepas pantai Aceh atau di Blok Wilayah Kerja (WK) Andaman II atau 12 mil laut dari perairan Aceh Utara hingga Pidie Jaya.

Disebutkan juga bahwa PT Pertamina EP akan melakukan kegiatan uji seismik dalam waktu dekat. Seluruh kegiatan tersebut memerlukan dukungan masyarakat disertai dengan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Afrul Wahyuni menambahkan, selama ini pihaknya terus mengupayakan optimasi produksi dan di sisi lain memperbesar cakupan eksplorasi cadangan baru.

Pihaknya juga akan mencoba komitmen kerja dari Blok B untuk mencari cadangan baru.

Selain itu, sejumlah joint study juga tengah dilakukan di sejumlah lapangan. Beberapa di antaranya Blok Perlak, Blok Sigli-Bireuen, dan Blok Singkil-Meulaboh.

Studi ini dilakukan untuk menemukan potensi cadangan baru sebelum memulai tahapan eksplorasi. "Upaya ini juga untuk mencapai 1 juta barel pada 2030. Semoga tercapai," tuturnya.

Sungguh menarik apa yang disampaikan para narasumber dalam webinar tersebut. Inti yang perlu kita cermati bahwa belakangan ini ditemukan banyak lagi sumber migas di lepas pantai Aceh. Saat Menteri ESDM berkunjung ke Banda Aceh pada 13 Desember 2015, ia mengeklaim bahwa ada sembilan blok sumber migas baru di lepas pantai Aceh. Belakangan terdeteksi lagi beberapa titik sehingga jumlahnya kini paling sedikit mencapai 12 sumber migas baru.

Kita bersyukur ketika sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas menyatakan siap melakukan eksplorasi, itu berarti langkah maju bagi Aceh. Kita berharap, ketika potensi ini diekspolitasi nantinya jangan sampai tidak sebesar-besarnya untuk keuntungan Aceh dan kemaslahatan rakyat Aceh.

Pascamigas di Zona Industri Lhokseumawe (ZILS), hendaknya jangan pernah lagi kita dengar ternyata masih ada contoh baru pengelolaan industri migas di Aceh yang trickle down effect-nya  gagal menetes ke bawah.

Kita harus senantiasa ingat bahwa khususnya pada medio ’70-an, justru migas yang menjadi salah satu pemicu konflik GAM dan Pemerintah RI. Tapi untunglah, perundingan RI dan GAM tahun 2005 di Helsinki telah menghasilkan kesepakatan damai dan tak lupa pula mengatur soal pengelolaan bersama dan bagi hasil migas ini.

Kini, melalui Dirjen Migas, SKK Migas, dan BPMA kita berharap pembagian hasil migas dan tambahan hasil migas ini dengan rumus 70:30 persen dan 30:70 persen hak Aceh dan hak pemerintah pusat dari jatah pemerintah setelah dikurangi hak kontraktor (30 persen), benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik dan proporsional. Sehingga, industri migas di Aceh tidak menimbulkan kecurigaan atau bahkan pergesekan baru.

Kita juga harus ingat bahwa penerapan produksi hijau makin menjadi tuntutan besar dalam industri migas. Maka, korporat jangan cuma mengejar 1p (profit), tapi mengabaikan 2p lainnya, yakni people and planet. Untuk itu, selain pengelolaan limbah yang harus andal, dana CSR korporat permigasan pun harus diarahkan untuk perbaikan kualitas sosioekonomi masyarakat setempat. Akhirnya, kita doakan agar tahapan ekspolarasi ini memberikan hasil yang baik sehingga dapat dieksploitasi optimal untuk kemajuan bangsa Indonesia dan Aceh khususnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved