Bupati: Banyak PNS di Abdya Takut Diberi Jabatan, Khawatir Bermasalah Hukum, Ini Tanggapan Kajati

Kedatangan orang nomor satu di lembaga Adhyksa Aceh itu, disambut Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH, Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT, Kajari Abdya, Nilawati SH MH, Kapolres, Dandim.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Aceh, Dr Muhammad Yusuf SH MH, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Minggu (24/10/2021) malam.

Kedatangan orang nomor satu di lembaga Adhyksa Aceh itu, disambut Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH, Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT, Kajari Abdya, Nilawati SH MH, Kapolres, Dandim.

Kemudian para pimpinan DPRK Abdya, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH mengatakan, Kabupaten Abdya lahir pada tahun 2002, dan baru berkembang baik setelah mendapatkan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan.

“Saya adalah bupati definitif pertama pada tahun 2007, terus kalah pada tahun 2012 dan kembali menang pada tahun 2017.

Masyarakat rupanya masih memercayai saya, Alhamdulillah. Makanya saya dilantik kembali pada Pilkada 2017 lalu,” ujar Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH.

Baca juga: Bupati Abdya Akmal Ibrahim Jawab Isu Miring Terkait Dana KONI, Plt Sekda & PT CA di Rapat Paripurna

Menurut Akmal, dinamika di Kabupaten Abdya sedikit agak tinggi, banyak pendapat-pendapat yang selalu ada, namun masih dalam koridor positif. 

“Makanya di Abdya ini Pak Kajati, walaupun diskusinya  kadang-kadang tajam dan keras, tapi program daerah Insya Allah semuanya berjalan dengan baik.

Ini mungkin satu hal yang unik di Abdya, jadi semua situasinya boleh berbeda-beda, tapi kalau diprogram, kami tidak ada pertengkaran,” katanya.

Selain itu, tambahnya, stabilitas di Abdya juga sangat baik, pemerintahan juga stabil. Di mana Forkopimkab selalu saling terbuka membicarakan banyak hal. 

“Saya berterimakasih kepada Pak Kajati, karena Ibu Kajari juga selalu mendukung dan memberikan pendapat, kalau ada keraguan-keraguan saya juga sering bersurat, sering berkonsultasi, dan kami biasanya sering duduk dalam banyak hal,” ungkapnya.

Baca juga: Akmal Ibrahim: 90 Persen BUMG di Abdya Hanya Habiskan Anggaran

Terkait anggaran, kata Akmal, APBK Abdya kurang dari Rp 1 triliun, namun pertumbuhan ekonomi sangat bagus dan angka kemiskinan secara konsisten turun. 

Karena, lanjutnya, awal dilantik menjadi bupati pada 2007 lalu, Abdya adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, hampir 30 persen.

Namun, pada periode pertama itu, Akmal berhasil menurunkan angka kemiskinan 2 persen lebih setiap tahunnya, dan itu tertinggi di Aceh. 

“Sekarang dengan kondisi pandemi ini, memang kami sedikit kepayahan, tapi situasi keuangan, kestabilan keuangan dan pemerintah Alhamdulillah terjaga,” sebut Akmal Ibrahim.  

Hal itu, tambahnya, dibuktikan dengan tidak ada penundaan program, tidak ada penundaan pembayaran, tidak ada negoisasi ulang, seperti petunjuk pusat. 

Baca juga: Akmal Ibrahim: Pejabat Abdya Tidak Boleh Punya Visi Misi, Bekerja Sungguh-sungguh Merupakan Ibadah 

“Di sini, Insya Allah semua bisa kita tunaikan pada tahun berjalan. Kita juga tidak menyimpan beban keuangan untuk tahun ke depan.

Tidak ada pengurangan tenaga honorer, meskipun hampir semua daerah terjadi pengurangan, malah pemutusan sama sekali kontrak-kontrak terhadap honorer di daerah,” terangnya. 

Kepada Kajati, Akmal juga menyampaikan, bahwa baru-baru ini Pemerintah Abdya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam.

Namun, sebutnya, kondisi itu berbanding terbalik saat dirinya memberikan jabatan kepada PNS, ramai yang menolak dan tidak mau diberikan jabatan, dengan alasan takut terjadi masalah hukum. 

“Tentu, dalam hal ini kepastian-kepastian seperti ini forkopimkab menjadi sangat penting untuk memberi arah.

Kadang-kadang kalau bupati yang ngomong, mereka kurang percaya, maka saya minta teman-teman forkopimkab untuk menjelaskan,” pungkasnya.

Jalankan dengan baik 

Sementara itu, Kajati Aceh, Dr Muhammad Yusuf, mengatakan, manusia itu tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya, diperlukan kekompakan, kebersamaan, kerja sama serta adanya kolaborasi. 

"Jadi, kalau ini kita jalankan dengan baik, Insya Allah semua akan tercapai apa yang kita cita-citakan, termasuk membangun daerah," ujar Dr Muhammad Yusuf.

Namun, sebutnya, fenomena yang terjadi saat ini sering orang menyalahkan gunakan jabatan, sehingga terjadilah perbedaan antara keinginan dan kepentingan.  

“Misalnya, kita butuh 10 botol, tapi kadang-kadang kita membeli 20. Padahal, jika kebutuhan 10 botol, ya 10 saja, untuk apa 20 botol,” cetusnya.

Menurutnya, jika itu dilakukan dengan baik, maka diyakini pejabat tersebut tidak akan tersandung dengan kasus hukum.

"Jadi sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan, karena apa yang kita lakukan, semua itu sesuai dengan SOP," jelasnya.

Apalagi tadi, kata Kajati, bupati menyampaikan bahwa banyak staf-staf sudah diberikan jabatan tapi banyak yang menolak, alasannya karena takut. 

"Sepanjang niat kita baik, itu pasti ada solusinya.

Tapi akan kelihatan juga nanti, kalau kita tidak baik, pasti semua akan nampak juga. Cuma kadang-kadang, orang sudah salah mengatakan dirinya tidak bersalah," pungkasnya. (*)