Breaking News:

Salam

Pejabat yang Dipanggil KPK Kooperatiflah!

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu (24/10/2021) kemarin mewartakan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), sebuah LSM yang bergerak di bidang gerakan

Editor: hasyim
abba gabrillin
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). 

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu (24/10/2021) kemarin mewartakan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), sebuah LSM yang bergerak di bidang gerakan antikorupsi, meminta pejabat-pejabat Aceh atau pihak lain yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kooperatif dalam memberikan penjelasan kepada penyidik. “Jangan ada upaya melindungi aktor atau tuan Anda, karena itu akan menjadi sia-sia di kemudian hari dan ini menjadi catatan penting bagi pihak yang merasa dirinya dipanggil,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi di Banda Aceh, Sabtu (23/10/2021).

Harapan sekaligus wanti-wanti itu dikemukakan Alfian sehubungan dengan merebaknya informasi bahwa KPK memanggil 19 orang (termasuk beberapa di antaranya pejabat) di Aceh untuk dimintai keterangannya pada Selasa dan Rabu (26-27/10/2021).

Mereka diminta hadir ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2019-2021. Proyek itu mulai dari pengadaan Kapal Motor Penyeberarangan (KMP) Aceh Hebat 1, 2, dan 3, proyek multiyears, dan kasus appendix (tambahan proyek dadakan di APBA). Adapun mereka yang dipanggil di antaranya pimpinan DPRA, yaitu Wakil Ketua I, Dalimi, Wakil Ketua II, Hendra Budian, dan Wakil Ketua III, Safaruddin. Tiga anggota DPRA, Ihsanuddin MZ, Zulfadhli, dan Teuku Irwan Djohan, serta Sekretaris DPRA, Suhaimi juga dipanggil. Penyidik lembaga antirasuah ini juga memanggil dua mantan anggota DPRA, Sulaiman Abda (Wakil Ketua DPRA Periode 2014-2019) dan Tgk Anwar Ramli (Ketua Komisi IV DPRA periode 2014-2019). Penyidik KPK juga akan memeriksa sejumlah pihak terkait dari Pemerintah Aceh, seperti pihak ULP, Kadis Perhubungan Aceh, Bappeda, serta Dinas Keuangan.

Nah, melihat banyaknya sosok yang dipanggil KPK untuk diperiksa, menjadi relevan kita ulas apa yang disampaikan Alfian dari MaTA. Pertama, penyelidikan yang dilakukan KPK atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di Aceh itu merupakan perkembangan baru. Hal ini membuktikan bahwa KPK tetap serius menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi di Aceh. Oleh karenanya, mereka yang dipanggil untuk diperiksa, kooperatiflah. Tak ada gunanya menyembunyikan sesuatu atau menyelamatkan seseorang di tengah kepiawaian penyidik KPK mengendus kasus dan bukti. Kedua, penyelidikan kasus ini akan segera berakhir. Hal ini ditandai dengan adanya permintaan dokumen administrasi oleh KPK kepada para pihak yang dipanggil. Apalagi sudah masuk bulan kelima proses ini sejak lidik terbuka yang dilakukan KPK di Aceh maupun di Jakarta.

Ketiga, apabila pada tahapan pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3 dan proyek multiyears maupun appendix ini terbukti adanya kerugian negara atau ada pihak yang menerima sesuatu yang bukan haknya, misalnya terima suap, memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, maka pantaslah mereka mendapatkan sanksi hukuman sesuai aturan yang berlaku. Siapa pun dia!

Keempat, ini yang sangat penting, KPK, terutama para penyidiknya, harus mampu memastikan bahwa tidak akan ada ‘permainan’ dalam kasus yang sedang dilidik ini. Soalnya, publik tidak akan bisa lupa pada kasus Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang mampu merayu dan menyuap penyidik KPK dan itu membuktikan tidak semua penyidik KPK antisuap. Kalau di Sumut kejadiannya bisa seperti itu, tak tertutup kemungkinan di Aceh pun hal serupa bisa terulang.

Perlu diingat bahwa saat ini publik masih sangat meragukan integritas dan mentalitas kinerja KPK. Jadi, keraguan publik tersebut penting dijawab dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang tengah berlangsung adalah benar, serius, dan ‘on the track’. Dengan cara itulah citra KPK di mata publik, minimal di mata masyarakat Aceh, masih bisa dipulihkan dan tetap tercitrakan baik.

Atas dasar pertimbangan itu pula, KPK perlu segera memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus- kasus yang berpotensi korupsi Aceh, sehingga atensi dan ekspektasi publik terhadap kegiatan KPK selama ini tidak mengecewakan. Jangan sampai seperti kata pepatah Aceh: Meugah bak away, choh ujong (heboh atau gebyar di awal, tapi ujung-ujung kosong belaka). Sungguh, bukan itu yang diharapkan masyarakat Aceh.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved