Safrizal, Taruhan Pemulihan Aceh

MENDAGRI Muhammad Tito Karnavian resmi menunjuk Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, sebagai pimpinan tim wilayah Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di Aceh. Penugasan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang dipimpin langsung Mendagri, Kamis (15/1/2026).

Dalam rapat tersebut, posko rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu fokus utama. Posko diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data akurat. Selain aspek teknis, Mendagri juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang konsisten dan transparan agar masyarakat dapat memantau perkembangan pemulihan secara terbuka sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik.

Mendagri lalu menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital. Menindaklanjuti arahan tersebut, Safrizal menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko sebagai pusat data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik. 

“Kami siap memperkuat fungsi posko agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Safrizal sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (20/1/2026).

Kita melihat, penunjukan Safrizal ini bukan sekadar penempatan pejabat, melainkan sebuah keputusan strategis sarat makna. Di tengah lebih dari 24 ribu kepala keluarga yang masih bertahan di pengungsian dan ratusan korban jiwa akibat banjir serta tanah longsor, pemerintah pusat memilih memperkuat kendali pemulihan dengan figur yang memiliki otoritas administratif sekaligus pemahaman lokal.

Safrizal hadir dengan dua legitimasi penting. Pertama, sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri, ia membawa kewenangan koordinatif yang mampu memotong kerumitan birokrasi lintas sektor. Kedua, sebagai putra daerah dan mantan Penjabat Gubernur Aceh, ia memahami sensitivitas sosial, geografis, dan psikologis masyarakat pascabencana. Kombinasi ini membuat kebijakan pusat berpotensi diterjemahkan lebih cepat dan lebih diterima di lapangan.

Penunjukan ini juga menandai pergeseran penting dalam tata kelola pascabencana. Dari respons darurat yang tersebar menjadi komando terpusat yang terukur. Posko rehab-rekon tidak lagi diposisikan sebagai simbol kehadiran negara, tetapi sebagai pusat data, koordinasi, dan komunikasi publik. Ketika informasi dipusatkan pada satu pintu, peluang simpang siur data dan saling lempar tanggung jawab seharusnya dapat ditekan.

Namun, di balik peluang percepatan, tersimpan pula risiko. Sentralisasi kendali berpotensi mengerdilkan peran pemerintah daerah jika tidak diimbangi dengan pendekatan kolaboratif. Keberhasilan Safrizal akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjadikan posko sebagai ruang kerja bersama, bukan sekadar perpanjangan tangan pusat yang bersifat instruktif.

Lebih dari itu, penunjukan Safrizal adalah taruhan kepercayaan publik. Dengan dirinya sebagai contact person utama, keberhasilan maupun kegagalan rehabilitasi dan rekonstruksi akan langsung dikaitkan dengan pemerintah pusat. Transparansi progres harian yang dijanjikan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan kebutuhan moral bagi masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu kepastian.

Aceh hari ini tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga kepastian arah dan kehadiran negara yang bekerja efektif. Safrizal kini berada di titik tumpu itu. Jika posko mampu bergerak cepat, akurat, dan terbuka, maka pemulihan Aceh dapat menjadi contoh nasional. Namun jika tersendat, kepercayaan yang dipertaruhkan akan jauh lebih mahal daripada sekadar angka anggaran.(*)

POJOK

Safrizal Pimpin Posko Rehab-Rekon Aceh

Tepat, jangan lagi nanti ada yang beralasan tidak tahu medan

Petani Pidie kesulitan beli pupuk subsidi

Mungkin sudah habis diborong jadi pupuk bantuan, hehehe

Satpol PP bubarkan penggalangan dana tak berizin

Makanya, jangan cari kesempatan dalam kesempitan