70 Persen Penduduk Dunia Harus Sudah Divaksin pada Tahun 2022

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, telah disepakati akan ada joint finance health task force atau dalam hal ini satuan kerja (satker) antara menteri keuangan (menkeu) dan menteri kesehatan negara-negara anggota G20.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, satker tersebut dibentuk untuk melawan dampak ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

"Tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi. Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (31/10/2021).

Task force tersebut, menurut Sri Mulyani, telah mendapatkan banyak dukungan dalam pembahasan antar kepala negara G20.

Sementara, peran Indonesia menjadi penting karena merupakan negara besar dan mempunyai komitmen terhadap vaksinasi mencapai 70 persen.

"Di dalam pertemuan summit ini adalah deklarasi agar 70 persen penduduk dunia paling tidak pada pertengahan 2022 harus sudah divaksin atau 40 persen pada akhir tahun ini. Ini membutuhkan dukungan, terutama negara miskin sekarang ini jumlah vaksinasinya masih sangat rendah," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, ketidaksiapan dunia menghadapi pandemi Covid-19 telah menelan biaya hingga 12 triliun dolar Amerika Serikat (AS) dan 5 juta orang meninggal. Karena itu, para menkeu dan menteri kesehatan di bawah G20 sepakat untuk membangun sebuah mekanisme disebut pencegahan pandemi.

"Persiapan untuk pandemi atau disebut pandemic preparedness sangat tergantung kepada pertama yakni apakah akan ada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antar negara. Kedua, apakah tata kelolanya akan diatur seperti apa karena kita punya WHO, dan ketiga yaitu terpenting pendanaan," ujarnya.

Menkeu juga menyebut perubahan iklim jadi isu penting, sehingga perlu dibahas di dalam G20 Summit. Terutama, mengenai bagaimana semua negara bisa menyelenggarakan komitmen sesuai dengan kesepakatan Paris atau Paris Agreement.

"Ini akan menjadi fokus pembahasan yang penting, baik di G20 Summit sekarang ini, serta nanti akan menjadi isu waktu Presidensi Indonesia di antara para menteri keuangan," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, transisi Indonesia dan negara-negara lain untuk menuju kepada low carbon harus terjangkau, adil, dan tersedia.

"Jadi, ini aspek financing dari delivery climate change komitmen menjadi sangat penting karena semua negara pada akhirnya bisa saja commit. Namun, kalau mereka tidak bisa membayar atau tidak affordable, maka dia tidak bisa men-deliver komitmen untuk penurunan CO2," katanya.

Baca juga: PBB Perpanjang Misi Penjaga Perdamaian di Sahara Barat, Cegah Pemberontakan di Maroko

Baca juga: Tiga Roket Hantam Zona Hijau Baghdad, Tidak Ada Korban Jiwa

Baca juga: Iran Tuduh Israel dan Amerika Serikat, Dalang Serangan Siber Jaringan Distribusi Bahan Bakar

Di sisi lain, ancaman pemulihan ekonomi dunia selain akses vaksin tidak merata, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari pasokan. "Ini terjadi di negara-negara yang pemulihannya sangat cepat. Namun, kemudian muncul komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan supply disruption," pungkasnya.

Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut Indonesia harus hati-hati, karena skema perdagangan karbon untuk mengurangi emisi cuma akal-akalan dari negara maju.

Sebab, negara yang berunding dalam Paris Agreement menilai perdagangan karbon seolah menjadi satu-satunya pilihan dalam upaya paling murah untuk mengurangi emisi.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono memandang ini langkah keliru karena mekanisme dagang karbon justru akan menimbulkan ketidakadilan selanjutnya dalam konteks perundingan dan kesepakatan terkait perubahan iklim.

Baca juga: Arab Saudi Dukung Indonesia Sebagai Pemimpin G20 pada 2022

Baca juga: Italia Ambil Alih Kepresidenan G20, Kepemimpinan Arab Saudi Sudah Berakhir

Baca juga: Dubes Jerman Memuji Arab Saudi, Berhasil Kendalikan G20