Breaking News:

Revisi Qanun Wali Nanggroe

Fokusgampi Gandeng DPRA Gelar Sosialisasi Revisi Qanun Wali Nanggroe

Qanun Wali Nanggroe ini harus direvisi, sebab adanya fungsi Wali Nanggroe yang belum maksimal, meski Qanun ini telah tiga kali direvisi.

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Taufik Hidayat
Foto kiriman warga
Peserta diskusi revisi Qanun Wali Nanggroe berfoto bersama di Sekretariat Fokusgampi Banda Aceh, Kamis (4/11/2021) 

Laporan Muhammad Nazar | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fokusgampi Banda Aceh bersama anggota DPRA menggelar sosialisasi Revisi Qanun Wali Nanggroe di Kantor Sekretariat Fokusgampi Jambo Tape, Kamis (4/11/2021).

Sosialisasi itu dikemas dalam bentuk diskusi dengan memgusung tema " Sosialisasi Draft Revisi Qanun Wali Nanggroe". Kegiatan itu menghadirkan Anggota Banleg DPRA, Tgk Anwar SPdI MAP dan Tim Ahli Revisi Qanun Wali Nanggroe, Fajri. 

Anggota DPRA, Tgk Anwar atau kerap disapa Tgk Wan membuka pengantar diskusi, sekaligus memberi catatan kritis pada poin kewenangan dan peran sistimatika pemilihan Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe. 

"Qanun Wali Nanggroe ini harus direvisi, sebab adanya fungsi Wali Nanggroe yang belum maksimal, meski Qanun ini telah di revisi tiga kali, tapi tidak pada subtansinya sehingga belum sempurna," ujarnya.

Kata Tgk Wan, Tim Ahli memaparkan qanun itu setelah dikaji dan didalami. Sehingga, menurutnya, saat ini bukan lagi revisi. Sebab, telah melebihi 50 persen.

"Kalau revisi kan di bawah 30 persen, tapi rencana memperbarui kembali Qanun Wali Nanggroe berdasarkan histografi, antropologi orang Aceh, guna mengembalikan marwah Wali Nanggroe," pungkasnya.

Ketua Umum Fokusgampi Banda Aceh, M Deni Fitriadi, SH, kepada Serambinews.com, Kamis (4/11/2021) mengatakan, Fokusgampi akan siap mengawal proses perjalanan revisi Qanun Wali Nanggroe.

"Kami akan sangat siap membantu sumbangsih pikiran dan tenaga untuk meneruskan sosialisasi revisi Qanun ini ke akar rumput seluruh elemen masyarakat Aceh, khususnya Pidie khususnya," ujarnya.

"Kami berharap proses revisi Qanun Wali Nanggroe bisa berjalan sebagaiman mestinya. Sehingga adanya moderenisasi di tubuh Lembaga Wali Nanggroe dengan dasar  yang kuat kedepan. Tentunya memiliki kedudukan hukum "locus standi" yang jelas dan rinci," pungkasnya.(*)

Baca juga: Pemerintah Antisipasi Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19 Usai Libur Tahun Baru

Baca juga: Kisah Pilu Gadis 9 Tahun di Afghanistan, Terpaksa Dijual Sang Ayah untuk Memberi Makan Keluarga

Baca juga: 2 Pembuat Konten Tak Senonoh di TikTok Disanksi Satpol PP-WH Banda Aceh, Wajib Lapor dan Minta Maaf

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved