Breaking News:

Opini

Perspektif Politik Demokrasi Musyawarah

Kata serta istilah demokrasi dalam konteks politik semakin populer dan menjadi perbincangan hangat pada saat tahun-tahun politik

Editor: bakri
Perspektif Politik Demokrasi Musyawarah
FOR SERAMBINEWS.COM
TAUFIQ ABDUL RAHIM Pengajar Universitas Muhammadiyah Aceh dan Peneliti Senior Political and Economic Research Center Aceh

OLEH TAUFIQ ABDUL RAHIM, Pengajar Universitas Muhammadiyah Aceh dan Peneliti Senior Political and Economic Research Center Aceh

Kata serta istilah demokrasi dalam konteks politik semakin populer dan menjadi perbincangan hangat pada saat tahun-tahun politik. Baik dalam liputan, penyiaran serta pesan yang disampaikan dalam berbagai media yang berhubungan dengan ruang publik, maupun dalam ruang yang terbatas dibahas oleh beberapa maupun sekelompok orang.

Demokrasi semakin berkembang dalam konteks politik modern, ini sejak diberikan serta diperjuangkannya hak-hak individu dalam kehidupan sosial politik kemasyarakatan modern abad ke-16 di belahan dunia Barat ataupun Eropah. Sehingga secara evolusi ilmu pengetahuan yang semakin dinamis, ini menjadi penting kedudukan kata ataupun istilah demokrasi dalam diskusi serta perbincangan praktik secara empirik di tengah kehidupan masyarakat.

Demokrasi inilah yang kemudian dikembangkan oleh berbagai dan atau sebagian besar negara di dunia menjadi sistem politik serta pemerintahan negara modern, yang sebelumnya ide dokrasi diperkenalkan di Eropah Barat. Hal ini juga memiliki risiko terhadap penerapan sistem politik demokrasi langsung, usaha sungguh-sungguh seluruh atapun mayoritas rakyat untuk melakukan kontrol maupun pengawasan terhadap perilaku, tindak-tanduk, berbagai kebijakan serta keputusan pemerintah, ini dilakukan agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat secara umum.

Adanya usaha kontrol maupun pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap prinsip yang berhubungan dengan kebijakan umum, ini merupakan fungsi tradisional yang semestinya dilakukan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan politik. Persoalannya adalah, secara realitas empirik bahwa ruang politik antara rakyat dengan pemerintah demikian luasnya, sehingga ada kekhawatiran berlaku serta terbentuknya subkultur yang secara nyata nampak antara anggota legislatif selanjutnya juga pada pemerintah (eksekutif), yang memegang kekuasaan politik pemerintahan.

Dan akhirnya semakin menjauhkan diri dari rakyat dalam kebijakan, perilaku serta gaya kehidupan yang eksklusif dari rakyat konstituennya. Ini selaras dengan kritikan Schumpeter (1974), jurang pemisah antara pemerintahan dengan rakyat, ini memberikan kesan rakyat mengawasi perilaku pemerintah sebagai faktor menentukan derajat atau tahap demokrasi dalam sistem politik, dimana kekuasaan hambatan serta penyeimbang dari rakyat bersifat musiman melalui proses pemilihan umum biasanya diadakan lima tahun sekali, ini kesempatan pemerintah membuat undang-undang mengorbankan kepentingan rakyat.

Maka dalam konteks masyarakat pluralisme memiliki wajah ganda yang berkaitan dengan isu demokrasi dan demokratisasi, ini tergantung kepada sudut pandang atau perspektif dapat saja sempit serta luas sesuai sistem dasar demokrasi politiknya, juga berdasarkan kondisi perkembangan kontemporer yang mendukungnya. Dalam konteks politik modern dapat saja menggunakan variabel dan ukuran serta kepentingan politik serta sistem demokrasi yang berlaku dalam persaingan juga usaha menjadi keterwakilan rakyat yang dapat menerimanya.

Perkembangan sistem demokrasi modern tidak terlepas dari usaha untuk melakukan eksistensi diri dari sistem politik otoritarianisme. Hal ini berkembang dari upaya membangun persaingan dalam kontestasi politik yang berlaku secara sirkulasi lima tahunan yang acapkali memiliki risiko politik yang lebih tinggi dan terciptanya polarisasi poltik dalam kehidupan masyarakat serta sangat rentah berlakunya konflik politik horizontal, juga kepentingan dalam usaha mempertahankan faksi, fraksi dan kelompok politik yang saling bertentangan.

Sehingga usaha melepaskan diri dari otoritarianisme populer, menurut Anne Munro-Kua (1998) adanya kesepakatan keterpaksaan (coercive consociastionalism). Secara empiric seringkali rakyat sulit memahami, bahwa prinsipnya perbedaan dalam pilihan politik yang berlangsung setiap lima tahunan, namun demikian sistem demokrasi politik yang menghendaki keterwakilan dan representasi rakyat.

Dalam gedung parlemen ataupun dewan sering kali praktik kesepakatan antara anggota parlemen maupun legislatif dapat saja cair dan secara bersama memperjuangkan kepentingan politiknya berbentuk koalisi politik antarpartai. Kemudian tanpa sama sekali mempertimbangkan perjuangan kepentingan politik rakyat, sehingga rakyat seringkali terkecoh dengan prinsip politik yang kukuh dipegang, dijunjung tinggi dan dipertahankannya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved