Kantor Datok Penghulu Bundar Menumpang di Bangunan Bekas Mushala

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Ironi Kampung Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang mendapat sorotan dari masyarakat. Berstatus sebagai pusat pemerintahan, kampung ini justru sama sekali tidak memiliki ikon daerah maupun kantor Datok Penghulu.

Wawan, seorang warga mengungkapkan minimnya fasilitas ini membuat kampung mereka kehilangan jati diri. Padahal Kampung Bundar merupakan pusat pemerintah di Aceh Tamiang karena terdapat Kantor DPRK dan komplek perkantoran Pemkab Aceh Tamiang.

“Bupati, DPRK dan hampir seluruh kantor dinas berada di Bundar, tapi untuk setingkat Kantor Datok dan gapura kami sama sekali tidak punya,” kata Wawan, Selasa (9/11/2021).

Wawan mengungkapkan kondisi ini bertolak belakang dengan kampung lainnya yang telah memiliki kantor datok penghulu maupun gapura yang menjadi ikon daerah secara permanen.

“Identitas kami sama sekali tidak ada, tidak ada simbol yang menandakan ini Kampung Bundar,” ungkapnya.

Persoalan ini secara khusus sudah disampaikan Wawan kepada anggota DPRA Jauhari Amin ketika reses ke Kampung Bundar pada Sabtu (6/11/2021) lalu. Wawan berharap melalui campur tangan anggota DPRA, pembangunan kantor datok penghulu bisa dipercepat.

Jauhari Amin dalam kesempatan itu sepakat dengan warga kalau keberadaan kantor Datok Penghulu sangat penting. Dia menilai keberadaan kantor ini bukan sekadar identitas daerah, tapi juga menyangkut kenyamanan pelayanan masyarakat.

“Coba datok penghulunya undang tujuh anggota DPRA dapil sini, nanti kami bertujuh akan menemui bupati membahas pembangunan ini,” kata Jauhari.

Baca juga: Tanggul Rantaupakam Aceh Tamiang Kembali Jebol, 5 Rumah Banjir, Sebelumnya 4 Datok Surati Gubernur

Baca juga: Gubernur Aceh Usul Dua Proyek Baru Pada IMT-GT 

Datok Penghulu Kampung Bundar, Al Mahdar menjelaskan selama ini pihaknya menumpang di sebuah bangunan bekas mushala yang berada di halaman Masjid Syuhada, Karangbaru. Bangunan itu dulunya dibangun masyarakat secara swadaya.

Ia mengungkapkan, peminjaman gedung ini sudah berlangsung lebih 20 tahun. Selama ini masyarakat harus melalui anak tangga yang agak curam untuk mencapai kantor datok yang berada di lantai dua.

“Kasihan yang sudah tua, selalu mengeluh kelelahan, ini kan menghambat pelayanan kami,” ungkapnya.

Dia menambahkan sebenarnya Pemkab Aceh Tamiang sudah menyerahkan sebidang tanah yang masih berada di seputaran komplek perkantoran Pemkab Aceh Tamiang untuk dibangun kantor datok penghulu.

“Tanahnya sudah ada, tinggal lagi anggaran untuk membangunnya yang belum tersedia. Sementara Dana Desa tidak dibolehkan untuk kegiatan fisik,” ungkapnya.

Baca juga: Polri Sebut Yayasan Teroris JI Tebar Kotak Amal di Minimarket Hingga Masjid di Lampung Cari Dana

Baca juga: Jaksa Terima Pelimpahan Kasus Perburuan Gading Gajah di Aceh Jaya

Sementara anggota DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Irwan mengungkapkan pembangunan kantor datok penghulu sempat dianggarkan pada 2020. Namun pagu anggaran sebesar Rp 100 juta terkena refocusing penanganan Covid-19.