Imbas Kritik Jokowi, Fadli Zon Ditegur Gerindra dan Prabowo, Greenpeace Dipolisikan

Baca juga: Jokowi Dinilai Klaim Sepihak Terkait Penurunan Deforestasi

"Kalau kita membangun demokrasi yang sehat dan saya percaya bahwa kita masih dalam demokrasi."

"Tentu ruang untuk kebebasan berekspresi, memberikan pandangan seharusnya dijamin," kata Leonard dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Pagi YouTube Kompas TV, Senin (15/11/2021).

Leonard mengatakan, analisis pihaknya soal deforestasi seharusnya menjadi topik pembahasan yang perlu didebatkan.

Bukannya berujung pada laporan ke ranah hukum pidana.

Pihaknya mengaku siap adu debat dan kembali menjelaskan soal analisisnya terkait deforestasi di Indonesia.

"Jadi ini di dalam pandangan kami yang perlu kita perdebatkan secara sehat dalam ruang publik yang demokratis. Semestinya bukan ranah pidana," ucap dia.

"Sepanjang dua minggu ini pelaksanaan COP26, kami sudah sampaikan berbagai penjelasan baik media maupun media sosial tentang analisa kami, pendekatan intelektual yang kami pakai untuk melihat deforestasi ini."

"Kami siap untuk menyampaikan lagi dengan lebih jelas lebih sederhana ataupun kita masuk ke kompleksitasnya," jelas Leonard.

Selain itu, Leonard juga menyesalkan pihak pelapor menyebut analisis Greenpeace soal deforestasi sebagai berita bohong.

Ia menjelaskan kritik yang disampaikan berdasarkan data, yang bahkan berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri.

"Saya sangat menyesalkan bahwa perbedaan cara pandang analisis, sama seperti kami sampaikan dari minggu lalu terhadap data dianggap sebagai berita bohong."

"Sama sekali tidak ada berita bohong, karena kami menyampaikan berdasarkan data dan fakta, bahkan data itu berasal dari Kementerian LHK sendiri," tutur Leonard.

Pihaknya menganalisis ada peningkatan deforestasi berdasarkan data setelah moraturium izin hutan yang baru pada tahun 2011.

Leonard menyebut pihaknya membandingkan tingkat deforestasi hutan dalam kurun 8 waktu, baik sebelum moraturium maupun sesudah moraturium.