Imbas Kritik Jokowi, Fadli Zon Ditegur Gerindra dan Prabowo, Greenpeace Dipolisikan

Ternyata dalam hasil analisis, ditemukan adanya peningkatan deforestasi. 

"Kami menyampaikan persepsi bahwa kita perlu melihat bahwa ada satu titik 2011 yaitu moraturium izin baru sebagai penanda."

"Dari situ, kemudian kami menganalisis bahwa sebelum moraturium tersebut pada 2003-2011 dan sesudah moraturium 2011-2019 sebenarnya terjadi peningkatan deforestasi."

"2,45 juta hektar sebelum moraturium dan 4,8 juta hektar sesudah moraturium," jelas Leonard.

Leonard menekankan temuan analisi pihaknya didapatkan dari data yang valid.

Ia juga membantah pihaknya menganalisis tingkat deforestasi dengan membandingkan masa pemerintahan kabinet yang berbeda.

"Kami tidak menganalisis berdasarkan basis masa pemerintahan, jadi moraturium ditetapkan pak SBY 2011 kemudian diteruskan pak Jokowi bahkan dipermanenkan pak Jokowi, itu merupakan titik penanda yang sah," tuturnya.

Bahkan, kata Leonard, pihaknya sempat berdebat dengan pihak Kementerian LHK soal tingkat deforestasi hutan.

Dari perdebatan itu, memang ada cara pandang analisis yang berbeda antara Greenpeace dengan pemerintah.

"Ya bahwa cara pandangnya berbeda. Kami melihatnya bukan soal prestasi atau tidak prestasi dari pemerintahan ini dan sebelumnya, Pak Jokowi di Glasgow mewakili Indonesia secara keseluruhan."

"Kita tidak bisa dalam situasi urgen ini sekarang memilah-milah prestasi atu tidak prestasi dari pemerintah-pemerintah."

"Kebetulan pak Presiden Jokowi jadi wakil Indonesia saat itu," ucap Leonard.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, aktivis Greenpeace Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong dan ujian kebencian atas nama antar golongan.

Pelaporan itu dilayangkan oleh Sekretaris Jendral Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Husin Shahab, pada Selasa (9/11/2021) merujuk pada kritik Greenpeace atas pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Konferensi COP 26, Glasgow, Skotlandia.

Dalam keterangannya, Husin merasa dirugikan atas informasi yang dinilainya menyesatkan yang ada di website Greepeace.org.

Hal itu didasari karena kata Husin, data yang disampaikan soal Deforestasi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Husin menilai data yang disampaikan pihak Greenpeace tidak sesuai dengan data selama pemerintahan Jokowi.

"Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan Deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan", kata Husin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/11/2021).

Diketahui laporan itu terdaftar dalam nomor, LP/B/5623/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 9 November 2021 dengan terlapornya Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik.

Tak hanya membuat laporan polisi, dalam cuitan twitternya Husin juga mengajak netizen untuk boikot Greenpeace Indonesia dengan hashtag #BoikotGreenpeaceID.

Hal itu juga disebabkan karena diduga memberikan informasi menyesatkan sehingga menimbulkan keonaran di rakyat.

Diketahui, Komunitas peduli lingkungan, Greenpeace menanggapi Pidato Presiden Jokowi di Konferensi COP 26, Glasgow yang menyampaikan ke masyarakat dunia bahwa laju Deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. 

Menyikapi hal itu, Husin mengatakan kalau Greenpeace malah memutar balikkan fakta dengan menyebut bahwa Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019).

3. Kata Presiden soal Kritik

Dituliskan Kompas.com, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan agar masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan kepada kinerja pemerintah.

Sementara di saat bersamaan, pihaknya juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Jokowi menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Pernah diberitakan Tribunnews.com, Jokowi menyebut dirinya tak anti kritik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penghapusan mural yang berisi kritik terhadap pemerintah.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, (15/9/2021).

Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk tidak terlalu berlebihan dalam menindak segala bentuk kritikan dari masyarakat.

Selain itu, Jokowi juga merasa isi dari kritikan tersebut adalah hal biasa.

Pasalnya, Jokowi mengaku sudah biasa mendapat hinaan yang lebih parah dari kritikan tersebut.

"Saya sudah tegur Kapolri soal ini, saya minta agar jangan terlalu berlebihan. Wong saya baca kok isi posternya. Biasa aja."

"Lebih dari itu saya sudah biasa dihina," kata Jokowi, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan dirinya tidak antikritik, bahkan sudah biasa mendapat hinaan.

Menurut Jokowi, hinaan yang diberikan kepadanya justru sudah seperti makanan sehari-hari.

"Saya tidak antikritik, sudah biasa dihina. Saya ini dibilang macam-macam, dibilang PKI, antek asing, plonga-plongo, lip service. Itu sudah makanan sehari-hari," tegas Jokowi.

Baca juga: Terkait Dugaan Bisnis PCR, Mahasiswa Demo di DPRK Lhokseumawe

Baca juga: Prediksi Cuaca 6 Wilayah Hingga Tiga 3 ke Depan

Baca juga: Bilik Santri Dayah Raudhatul Ulum di Bireuen Terbakar

Tribunnews.com: Greenpeace dan Fadli Zon Kena Imbas setelah Kritik Jokowi