Breaking News:

Berita Aceh Tamiang

Batal Transfer Dana Insentif Daerah Hingga Rp 27 M, Honor Pegawai dan PDPK Aceh Tamiang Dipangkas

“Untuk menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus melakukan pengurangan atau penyesuaian terhadap rencana anggaran belanja melalui

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Nurul Hayati
SERAMBINEWS.COM/ RAHMAD WIGUNA
Asra (kiri) saat menyampaikan sejumlah pemotongan anggaran belanja dan honorarium dalam rapat paripurna pertama di DPRK Aceh Tamiang, Kamis (18/11/2021). 

“Untuk menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus melakukan pengurangan atau penyesuaian terhadap rencana anggaran belanja melalui beberapa kebijakan,” kata Asra di hadapan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tamiang.

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Pemkab Aceh Tamiang memangkas sejumlah anggaran belanja dan honorarium pegawai, untuk menutupi hilangnya pendapatan transfer Dana Insentif Daerah (DID) 2022 sebesar Rp 27.973.4999.599.

Potensi pemangkasan ini dijabarkan Sekda Aceh Tamiang, Asra saat menyampaikan pembukaan suidang paripurana pertama tentang Rancangan APBK 2022 di DPRK Aceh Tamiang, Kamis (18/11/2021).

Dalam kesempatan itu, Asra menjelaskan semula dalam penyusunan KUA/PPAS 2022 diproyeksikan pendapatan transfer DID sebesar Rp 27.973.499.599.

Namun dalam APBN 2022, Pemkab Aceh Tamiang dinyatakan tidak menerima alokasi pendapatan transfer ini.

“Untuk menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus melakukan pengurangan atau penyesuaian terhadap rencana anggaran belanja melalui beberapa kebijakan,” kata Asra di hadapan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tamiang.

Asra kemudian menjelaskan beberapa kebijakan di antaranya, melakukan pengurangan anggaran belanja rutin dan operasional kantor yang bersumber dari DAU dan DBH pada seluruh OPD, tidak mengalokasikan belanja makan minum aktivitas lapangan pegawai (PNS dan PDPK).

Kemudian, mengurangi belanja honorarium PDPK dan PDPKT sebesar Rp 200 ribu per orang  terhitung mulai Januari hingga Desember 2022.

Baca juga: Bupati Sarkawi Jadi Narasumber Diskusi Evaluasi Dana Insentif Daerah

Selanjutnya, untuk tingkat eselon II dan III kebijakan yang diambil mengurangi belanja untuk tambahan penghasilan pengawai (TPP) sebesar 25 persen terhitung mulai Januari hingga Desember 2022.

“Sementara untuk eselon IV dan staf pengurangan sebesar 15 persen,” beber Asra.

Banyaknya pemotongan itu, ternyata tidak berimbas pada anggaran belanja kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan.

Untuk pokok-pokok pikiran anggota dewan belum dapat kami lakukan pengurangan.

"Kami berharap, ada kesamaan persepsi antara tim anggaran Pemkab Aceh Tamiang dan panitia anggaran DPRK 2022,” tutup Asra.

Dijadwalkan, sidang paripurna kedua dengan agenda pandangan fraksi-fraksi akan dilanjutkan pada Kamis (18/11/2021) malam. (*)

Baca juga: Dana Insentif Daerah Diberikan kepada Pemda Berprestasi dalam Program Vaksinasi

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved