Semangat Patriotik dan Upaya Menyelamatkan Aceh yang Sedang Tidak Baik-baik Saja

Oleh: Jabal Ali Husin Sab*

"Saya dengan berani menyatakan bahwa patriotisme bukanlah ledakan emosi yang singkat dan hiruk-pikuk, melainkan dedikasi yang tenang dan mantap seumur hidup.”

PERNYATAAN di atas diungkapkan oleh Adlai Stevenson, mantan wakil presiden Amerika Serikat (1893-1897) di masa kepresidenan Grover Cleveland dari Partai Demokrat.

Pernyataan tersebut agaknya tepat apabila kita hubungkan dengan keadaan Aceh sejak pascadamai hingga kini.

Patriotisme masyarakat Aceh yang pernah bergelora dalam perjuangan GAM dan aksi menuntut referendum hingga era setelah perdamaian dan pemberlakuan status otonomi khusus yang menjadi hadiah MoU melalui UUPA, kini hanya berupa gegap-gempita yang tak terawat.

Semangat tersebut  gagal bertransformasi dengan baik dalam bentuk patriotisme yang lebih konstruktif.

Yaitu patriotisme yang menumbuhkan kesadaran tiap elemen masyarakat untuk membangun Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Publik disibukkan dengan hiruk-pikuk narasi politik yang simbolik dan perseturuan politis yang nihil substansi.

Namun kita, masyarakat Aceh selalu luput dalam narasi dan isu politik yang lebih riil dan lebih mengena dengan keadaan Aceh hari ini.

Kita mungkin lupa bahwa kenyataannya Aceh sedang tidak baik-baik saja.

Ke depan, apabila dana Otsus telah berakhir, dapat diprediksi bahwa masalah Aceh akan semakin besar.

Untuk itu kita perlu memikirkan hal-hal substansial mengenai Aceh dan menghindari polemik mengenai hal-hal yang justru akan menghabiskan energi dan menguras tenaga hingga lupa pada substansi permasalahan yang lebih nyata.

Baca juga: Menelusuri ‘Kampung Rencong’ di Suka Makmur, Aceh Besar

Kompleksitas Permasalahan Aceh

Publik luput dari kenyataan pahit Aceh hari ini sebagai provinsi dengan jumlah APBD (APBA) yang masuk dalam bilangan terbesar nasional namun secara miris tingkat kemiskinan di Aceh berada di peringkat bawah nasional bahkan termiskin di Sumatera.

Permasalahan Aceh bukan hanya dalam peringkat kemiskinan. APBA maupun APBK kabupaten/kota di Aceh juga berada dalam rasio perimbangan yang tidak ideal, di mana jumlah anggaran untuk belanja pegawai cukup besar dan membebani, sedangkan anggaran produktif yang benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan pembangunan menjadi relatif sedikit.