Breaking News:

Kemenkumham Tolak PNA Hasil KLB

Tanggapi Putusan Kemenkumham, Tiyong: Saya Duduk dan Pelajari Dulu

"Sikap kita pelajari dulu," katanya melalui sambungan telepon, Rabu (8/12/2021). "Cuma ada satu pertanyaan dari kita," sambungnya.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Plt Ketua Umum PNA, Samsul Bahri alias Tiyong menyampaikan pidato politik dalam acara pembukaan Kongres Luar Biasa (KLB) partai tersebut, di Aula Kampus Al Muslim, Bireuen, Sabtu (14/9/2019). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEW.COM, BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong mengaku sudah menerima Surat Keputusan Kanwil Kemenkumham Aceh yang menolak permohonan pihaknya.

Tiyong yang mengaku sedang berada di Jakarta menyatakan, dirinya akan duduk dan pelajari terlebih dahulu isi putusan Kemenkumham sebelum mengambil langkah lanjutan.

"Sikap kita pelajari dulu," katanya melalui sambungan telepon kepada Serambinews.com, Rabu (8/12/2021).

"Cuma ada satu pertanyaan dari kita," sambung dia.

"Kalau itu alasan mereka (Kemenkumham), kenapa tidak sejak awal dikeluarkan. Kenapa setelah dua tahun lebih baru keluar alasan Kemenkumham," tanya Tiyong.

Tiyong yang juga anggota DPRA ini menilai, ada yang aneh dari sikap Kemenkumham Aceh.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Ingin Pengurus PNA Kembali Bersatu, Meurah Budiman: Masih Bisa Upaya Hukum Lain

Terlebih putusan itu baru keluar setelah dua tahun lebih sejak selesainya KLB di Bireuen pada 23 September 2019.

"Itu ada keanehan," ungkapnya. Lantas apakah akan ada upaya hukum lain yang ditempuh?

"Saya duduk dulu, pelajari dulu, bari kita ambil sikap," demikian penjelasan Tiyong.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Aceh mengeluarkan keputusan terhadap nasib PNA hasil KLB yang diketuai Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman Nomor W.1.AH.11.03-877 tertanggal 6 Desember 2021, disebutkan menolak mengesahkan permohonan perubahan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan kepengurusan PNA hasil KLB.

"Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi dokumen faktual yang disampaikan oleh DPP PNA versi KLB dengan ini disampaikan bahwa permohonan pengesahan perubahan AD, ART, dan kepengurusan PNA tidak dapat disahkan," bunyi surat Kemenkumham Aceh yang diterima Serambinews.com, Selasa (7/12/2021) malam.

Baca juga: Disebut Inkonstitusional, Ini 6 Poin Dasar Kemenkumham Aceh Tolak PNA Hasil KLB Versi Tiyong Cs

Alasan penolakan itu dikarenakan tidak memenuhi ketentuan AD, ART PNA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-305.AH.11.01 Tahun 2017, tentang pengesahan perubahan AD dan ART, nama, lambang dan kepengurusan Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved