Pasukan Keamanan Sabah Mengonfirmasi Rencana Milisi Kerajaan Sulu Menginvansi Sabah

Sumber tersebut mengatakan, menurut rencana, pejabat setempat diyakini telah memasok 500 pucuk senjata api kepada perwakilan lokal di Sulu yang kemudian akan dibagikan.

Ketua Institut Penelitian Perdamaian, Kekerasan dan Terorisme Filipina, Rommel Banlaoi juga mengatakan bahwa Pasukan Keamanan Kerajaan Kesultanan Sulu dan Kalimantan Utara memiliki sekitar 20 hingga 30 personel angkatan bersenjata regular.

Tetapi mereka mampu memobilisasi hingga 500 orang bersenjata Tausug sebagai pengganda kekuatan.

Tausug, salah satu etnis dari Sulu, diyakini masih menyimpan dendam di Sabah.

“Niat itu tidak akan hilang karena semua orang di Sulu telah menyebarkan narasi kepada generasi muda bahwa Sabah adalah milik Kesultanan Sulu,” kata Banlaoi.

Profesor studi National War College Asia Tenggara yang berbasis di Washington, Zachary Abuza, memperkirakan bahwa Pasukan Keamanan Kerajaan Sulu memiliki hingga 235 orang selama invasi tahun 201.

Baca juga: Inilah Rudal Hipersonik Zircon Rusia untuk Mengancam Barat, Berhasil Kena Target Sejauh 400 Km

Tetapi mereka adalah “orang-orang yang kurang terlatih, bersenjata ringan, dan sangat sesat” di bawah kekuasaan sultan.

“Jamalul Kiram meninggal pada 2013. Putrinya terus mengklaim Sabah, meskipun tidak jelas apakah dia memiliki pendukung bersenjata atau sumber daya untuk meningkatkan kekuatan,” kata Abuza.

Secara politik, Filipina tidak berniat membatalkan klaimnya yang sudah lama ada di Sabah.

Dengan Presiden Rodrigo Duterte terakhir bersumpah pada tahun 2016 untuk mengejar klaim negara itu atas Sabah sebagai wilayah Filipina yang berdaulat.

Pada 2019, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jnr menegaskan kembali klaim Filipina atas Sabah selama pengarahan anggaran kongres.

“Kami tidak akan pernah memiliki kedutaan di Sabah. Memikirkan itu adalah tindakan pengkhianatan,” kata Locsin Jnr kepada komite alokasi DPR.

Abuza mengatakan bahwa tidak ada politisi Filipina yang mampu untuk melepaskan klaim di Sabah karena hal itu akan merusak "kredensial nasionalis" mereka.

Malaysia tidak pernah mengakui klaim Filipina dengan alasan bahwa penduduk Sabah telah menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri ketika mereka memilih untuk bergabung dengan federasi Malaysia pada tahun 1963.

Namun, sejak itu muncul bahwa kedutaan Malaysia di Filipina hingga tahun 2013, mengeluarkan cek tahunan sebesar Rp 18 juta kepada penasihat hukum ahli waris Sultan Sulu sesuai dengan ketentuan perjanjian tahun 1887. (Serambinew.com/Agus Ramadhan)

BERITA TERKAIT

AKSES DAN BACA BERITA DI GOOGLE NEWS