Breaking News:

Berita Politik

Awal Januari 2022, DPD RI akan Bahas Revisi UUPA, Begini Penjelasan Senator Aceh Fachrul Razi

Rapat tersebut membahas mengenai daftar alternatif usul RUU Inisiatif yang akan disusun Komite I DPD RI Tahun 2022.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Senator Aceh, Fachrul Razi 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Fachrul Razi yang juga Ketua Komite I DPD RI menetapkan pada awal Januari 2022, DPD RI melalui Komite I mulai membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006 versi DPD RI.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Konsinyering Anggota Komite I DPD RI, di Sentul, Bogor, Senin, (13/12/2021).

Rapat tersebut membahas mengenai daftar alternatif usul RUU Inisiatif yang akan disusun Komite I DPD RI Tahun 2022.

Senator Fachrul mengatakan, salah satu usulan adalah terkait RUU Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang saat ini akan berakhir pada tahun 2027.

"Mengapa DPD RI mendesak agar revisi ini cepat dilakukan karena pada tahun 2023, dana Otsus Aceh menjadi 1 persen," jelasnya.

Fachrul Razi menekankan, revisi UUPA sudah saatnya dibahas karena sudah masuk dalam usulan Prolegnas DPD RI tahun 2019-2024.

Baca juga: Beri Sinyal Bahaya, Wali Nanggroe Serukan Bersatu Hadapi Upaya Revisi UUPA

"Usulan terkait UUPA kembali kita masukkan pada agenda rapat tahun 2022, agar awal Januari kita sudah membahas draft perubahannya dan selanjutnya kita akan bahas secara tripartit dengan pemerintah dan DPR RI, setidaknya draf versi DPD RI selesai di tahun 2022," ujarnya. 

Ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi menyebutkan, bahwa desentralisasi asimetris yang secara konstitusi diakui dan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (1).

Di sisi lain, pelaksanaan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh belum dirasakan optimal.

"Pengelolaan SDA dan SDM masih belum mampu menyejahterakan masyarakat Aceh. DOKA akan berakhir pada 2027, sementara DOKA masih sangat dibutuhkan di Aceh, apalagi tahun 2023, dana otsus Aceh menurun jadi 1 persen," jelasnya. 

Menurut alumni Politik FISIP Universitas Indonesia tersebut, ada beberapa kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Aceh masih belum diberikan sepenuhnya oleh pusat kepada Pemerintahan Aceh seperti kewenangan di bidang pertanahan. 

Lanjutnya, Sasaran yang ingin diwujudkan dalam RUU ini adalah mempercepat demokratisasi dan keadilan di Aceh.

Baca juga: Pimpinan KPK Sambangi DPD RI, Sepakati Sejumlah Hal, Ini Poin-poinnya

Juga memperjelas kewenangan dan hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Serta mempertegas keberlanjutan DOKA untuk percepatan kesejahteraan di Aceh, plus terwujudnya kualitas SDM yang mampu bersaing dengan daerah  lainnya, dan memastikan SDA Aceh bagi percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved