Berita Banda Aceh

Ketua Komisi II DPRA Pertanyakan SDM Pegawai ULP Kantor Gubernur, Silpa Masih Besar

Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir, Minggu (19/12/2021) menyatakan SDM pegawai ULP Kantor Gubernur perlu ditanyakan.

Penulis: Herianto | Editor: M Nur Pakar
hand over dokumen pribadi
Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir SE, S.Ag, M.I.Kom 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir, Minggu (19/12/2021) menyatakan SDM pegawai ULP Kantor Gubernur perlu ditanyakan.

Dia mengatakan dengan Silpa yang besar, maka kinerja dan SDM mereka harus segera ditingkatkan.

Dia mengakui sudah menyampaikan hal itu dalam sidang paripurna, tetapi belum ada tanggapan.

ULP Biro Pengadaan Badang dan Jasa Sekda Aceh di Kantor Gubernur, karena kinerjanya lamban dan sudah tidak efektif lagi.

Irpannusir menegaskan kinerja ULP Kantor Gubernur masih lamban dan tidak efektif.

Dikatakan, setiap akhir tahun, banyak proyek yang tidak bisa dilelang.

Baca juga: Kadin Aceh Setuju Lelang Proyek Dikembalikan ke SKPA

Padahal, masa kerja APBA, dalam dua tahun terakhir ini, 2020 – 2021, masing-masing penuh 12 bulan, karena disahkan DPRA pada November dan Desember.

"Tetapi, kenapa dari Agustus sampai Oktober berjalan, masih banyak paket proyek yang belum dilelang dan belum ada penetapan pemenang," tanyanya,

Akibat dari itu, Sisa anggaran belanja pembangunan untuk publik yang belum terpakai (Silpa) pada akhir tahun anggaran membengkak.

Disebutkan, Silpa 2020 mencapai angka Rp 3,9 triliun dan tahun 2021 ini diperkirakan Rp 3,4 triliun lebih.

“ Setiap ditanya dalam sidang paripurna, eksekutif menyatakan segera mengevaluasi dan meningkatkan kinerja ULP Biro PBJ Setda Aceh," ujarnya.

Baca juga: DPRA Minta Lelang Proyek APBA Dikembalikan ke Dinas, ULP Kantor Gubernur Cetak Silpa Besar

"Sampai kapan terjawab kinerja pegwai ULP Biro PBJ Setda Aceh itu meningkat, tapi belum ada perubahan yang signifikan,” ujar politisi PAN itu.

Sementara, Ketua Komisi III DPRA, Khairil mengatkan Pemerintah Aceh bersama DPRA, terus berjuang meminta pusat memperpanjang Otsus bagi Aceh.

Namun, kinerja Pemerintah Aceh untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada tidak berjalan maksimal.

“ Akibat tingginya, angka Silpa kita Aceh dalam dua tahun terakhir ini, membuat daerah ini menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatrea," kata Khairil.(*)

Baca juga: Lelang di SKPA, Potensi “Permainan” Bisa Meluas

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved