Pemkab Pidie Ganti Rugi Lahan Kantor Camat Geumpang

SIGLI - Pemkab Pidie membayar ganti rugi lahan Kantor Camat Geumpang sebesar Rp 1 miliar.

Pembayaran lahan tersebut setelah Pemkab menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI.

Untuk diketahui, lahan Kantor Camat Geumpang dan bersama sarana publik sebelumnya digugat Banta Leman bin Abdurrahman dan pemilik tanah lainya menggugat Pemkab Pidie pada tahun 2009 ke Pengadilan Negeri (PN) Sigli, dengan nomor perkara perdata 04/pdt.9/2009/PN Sigli.

Asisten I Setdakab Pidie, Drs Samsul Azhar kepada Serambi, Rabu (29/12/2021) mengatakan, Pemkab sudah membayar lahan sekitar 1 hektare di Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang.

Lahan yang dibayar itu sudah dilakukan eksekusi pada Senin (20/12/2021).

Dalam eksekusi itu turut hadir unsur dari Pengadilan Negeri Sigli, Jaksa Pengacara Negara, Pemkab Pidie, dan pengacara penggugat.

Ia menyebutkan, di dalam lahan tersebut sudah ada bangunan yang merupakan infrastruktur publik milik Pemkab Pidie dan Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Pidie.

Adalah SDN 1 Geumpang, SMPN 1 Geumpang, Kantor Camat Geumpang, Rumah Dinas Camat Geumpang, rumah dinas guru, Puskesmas Geumpang, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Geumpang.

Ia menjelaskan, pembayaran lahan itu setelah Mahkamah Agung menghukum Pemkab Pidie untuk membayar sekitar Rp 1 miliar, yang saat ini dititipkan di Pengadilan Negeri Sigli.

Pembayaran itu sesuai dengan objek perkara pada vonis pengadilan.

" Semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan.

Karena itu, Pemkab sudah membayar sekitar Rp 1 miliar sesuai salinan putusan MA," tegas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab sudah memplotkan dana Rp 1 miliar dalam APBK Perubahan tahun 2020 untuk membayar ganti rugi lahan Kantor Camat Geumpang.

Objek perkara yang dibayar Pemkab sesuai dengan tertuang dalam salinan putusan MA.

Baca juga: DPRK Minta Perusahaan Tambang Punya Itikad Baik Ganti Rugi Lahan Warga di Tambang Batubara

Baca juga: Pedagang Angkringan Gugat Jokowi, Minta PPKM Dihentikan dan Ganti Rugi, Begini Respons Istana

Sehingga, tahun 2020 Pemkab gagal membayar ganti rugi lahan, lantaran harus melakukan verifikasi ulang terhadap objek perkara.