Perdana Menteri Sudan Mengundurkan Diri, Junta Militer Akan Bertindak Otoriter

Ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Khartoum dan kota Omdurman pada hari Minggu (2/1/2022).

Baca juga: Abdallah Hamdok Kembali Jadi Perdana Menteri Sudan, Berjanji Usut Pembunuhan Demonstran

Para pengunjuk rasa meneriakkan "kekuatan untuk rakyat" dan meminta militer untuk meninggalkan politik.

Di media sosial, para aktivis mengatakan 2022 akan menjadi tahun kelanjutan perlawanan.

Lebih dari 50 orang tewas dalam protes sejak kudeta, menurut Komite Dokter Pusat Sudan yang pro-demokrasi.

Pemimpin kudeta Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membela kudeta Oktober lalu.

Dia beralasan tentara bertindak untuk mencegah perang saudara yang mengancam akan meletus.

Dia mengatakan Sudan masih berkomitmen untuk transisi ke pemerintahan sipil, dengan pemilihan yang direncanakan pada Juli 2023.

Pengunduran diri PM Abdalla Hamdok merupakan pukulan besar bagi para pemimpin militer.

Militer mengira kesepakatan dengan Hamdok akan menenangkan para pengunjuk rasa dan melegitimasi kekuasaan mereka.

Jelas perhitungan itu salah.

Tapi itu berarti tentara sekarang berkuasa dengan kuat, membalikkan keuntungan yang diperoleh ketika negara itu berusaha kembali ke pemerintahan sipil.

Krisis politik saat ini sekarang mengancam untuk mengembalikan Sudan ke tahun-tahun otoriter mantan pemimpin terguling Omar Al Bashir.

Baca juga: Pengembalian Perdana Menteri Sudan ke Pemerintahan, Cegah Perang Saudara Seperti di Suriah

Dan ada juga risiko, negara tersebut dapat kembali menjadi negara paria.

Dimana, AS telah mengindikasikan akan memberikan sanksi kepada mereka yang menghalangi kembalinya pemerintahan sipil.

Mengingat perjuangan ekonomi Sudan, itu bisa berdampak lebih buruk pada kehidupan orang-orang Sudan.(*)