Berita Jakarta
Pj Kepala Daerah Jangan dari TNI/Polri Begitu Saran Komisi II DPR RI, Ini Alasannya
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyarankan agar penjabat kepala daerah tak diisi oleh perwira TNI maupun Polri
lihat foto
"Sesuai amanat Undang-undang No 10 tahun 2016, PJ Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh Presiden.
Sementara untuk PJ Bupati dan Walikota diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri," ucapnya.
Untuk itu, Junimart meminta Kemendagri bertindak selektif dalam menjaring calon PJ Gubernur yang akan diusulkan kepada Presiden.
Baca juga: Pembangunan Satu Data Kependudukan Didukung Ketua Komisi II DPR RI
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dukung Pilkada Aceh 2022
"Kemendagri harus benar-benar selektif dan transparan ketika akan mengajukan nama calon Penjabat Gubernur kepada Presiden.
Bila perlu dilakukan fit and proper test terlebih dahulu melalui Pansel (Panitia Seleksi)," ujarnya.
Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan itu berharap di tangan para PJ Gubernur dan PJ Bupati serta PJ Wali Kota yang nantinya terpilih menduduki jabatan kepala daerah, seluruh program strategis pemerintahan dapat berlangsung dengan baik karena tidak adanya kepentingan politik di dalamnya.
Pengamat Politik: Mesti Dipilih dari ASN
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menyebut, Penjabat (Pj) kepala daerah harus dipilih dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pj kepala daerah mestinya dipilih dari pejabat ASN yang memiliki integritas tinggi dan paham akan tata kelola dan pembangunan," kata Ujang.
Ujang menegaskan, Pj kepala daerah harus terbebas dari kepentingan politik.
Hal itu dimaksudkan agar tak ada keberpihakan saat pesta demokrasi di tahun 2024.
"Jangan dipilih untuk kepentingan politik praktis di 2024 nanti.
Jika nanti Plt yang ditunjuk memihak, maka akan rusaklah birokrasi dan sistem politiknya," pungkasnya. (tribun network/den/riz/wly)
Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Jadi Pembicara di UGL Aceh, Bahas Peran Pemuda dalam Pemilu dan Pilkada Aceh
Baca juga: Komisi II DPR Tegaskan Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Akan Ketat, Lebih dari Sekadar Seleksi
