Aceh Harus Tingkatkan Fungsi Pelabuhan

Badan Pusat Satistik (BPS) Aceh melaporkan, ada tujuh pelabuhan di luar provinsi ini yang melakukan ekspor barang yang berasal dari Aceh.

Yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Priok, Soekarno Hatta (Udara), Tanjung Perak, Ngurah Rai (Udara), dan Kuala Tanjung.

Ekspor dengan nilai terbanyak pada November 2021 adalah melalui Pelabuhan Belawan sebesar 10.692.931 USD, diikuti Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 205.299 USD, dan Bandara Soekarno Hatta sebesar 22.781 USD.

Komoditas terbesar yang diekspor pada November 2021 melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh adalah kelompok komoditas kopi, teh, rempah-rempah senilai 5.365.184 USD.

Komoditas tersebut diekspor melalui Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara ) ke beberapa negara dengan tujuan terbesar adalah Amerika Serikat.

Kelompok komoditas buah-buahan menempati urutan kedua komoditas yang diekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh, yaitu sebesar 1.827.158 USD.

Sementara kelompok komoditas daging dan ikan olahan menempati urutan ketiga senilai 1.405.980 USD.

Ironinya, di Aceh ada enam pelabuhan muat barang ekspor hingga November 2021.

Yaitu Pelabuhan Lhokseumawe, Meulaboh, Blang Bintang (udara), Blang Lancang (Arun), Krueng Raya Malahayati, dan Kuala Langsa.

Komoditas terbesar yang diekspor pada November 2021 melalui pelabuhan di Aceh adalah komoditas batubara yaitu senilai 48.370.754 USD yang merupakan kelompok bahan bakar mineral.

Komoditas tersebut diekspor melalui Pelabuhan Meulaboh menuju India.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi, yang cukup memahami likaliku ekspor komoditas Aceh mengatakan, sesungguhnya komoditas dari Aceh yang bisa diekspor sangat luar biasa, contohnya kopi.

“Kopi itu menjadi susah ketika dia keluar melalui Belawan.

Susahnya dimana? Susahnya para eksportir kita harus menempuh perjalanan darat dari Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Belawan dengan muatan yang padat dan jarak tempuh perjalanan darat 18 jam.

Tapi kalau ke luar dari Krueng Geukuh per seminggu sekali kita bisa melakukan bongkar muat,” paparnya.

Maka dalam hal ini apa yang harus dilakukan.

Menurut Bardan, Pemerintah harus peduli terhadap izin.

“Kendala kita di izin sekarang ini dari Pemerintah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Kalau itu sudah dilakukan, maka bisa transaksi di pinggir laut.

” Selama ini, biaya ekspor melalui Belawan 1 kilogram kopi itu Rp 10.000.

Baca juga: Kadis Perhubungan Simeulue: Pembangunan Sarana Pelabuhan Penyeberangan Sinabang Jadi Fokus Pemprov

Baca juga: Izin Stokeplice Batu Bara di Pelabuhan Calang Aceh Jaya Jadi Sorotan, Begini Reaksi GeRAK

“Maka kalau kita bisa menekan Rp 5.000 saja melalui pelabuhan kita yang di Krueng Geukuh.

Maka itu luar biasa,” kata Bardan Saidi.

Karenanya, ia mendorong Pemerintah Aceh melobi Pemerintah Pusat agar memberikan kewenangan atau izin sehingga Aceh dapat melakukan aktivitas bongkar muat komoditas lokal menuju pasar global.

“Izin itu yang kita rindukan.

Harus ada keberanian untuk menerobosnya.

Ini dikirim melalui Medan, dan kita tidak dapat apa-apa dari Medan.

Apabila bongkar muat komoditas dilakukan di Pelabuhan di Aceh, maka itupun bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan,” sebutnya.

Kita sangat sependapat dengan itu.

Selain untuk membantu produsen atau para petani dan pekebun di Aceh, fungsi sejumlah pelabuhan di daerah ini memang harus ditingkatkan.

Jangan terkesan “mubazir” seperti selama ini.

Sesungguhnya pelabuhan itu adalah infrastruktur mahal, karenanya tak boleh ada yang terkesan telantar.

Hal penting yang mendukung itu, selain semangat para enterpreneur Aceh, juga regulasi.

Karenanya, Qanun Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) kelak bisa menjadi regulasi yang mengakomodir banyak kepentingan dan keinginan menghidupkan perekonomian Aceh yang sudah lama “tidur”.

Nah?!

Baca juga: Ikut Zikir di UPTD Transkutaradja, Sekda Sapa Pengelola Terminal dan Pelabuhan

Baca juga: Pelabuhan Belawan Terbanyak Ekspor Komoditas dari Aceh, Bardan Sahidi: Beri Aceh Izin