DPRA dan Pemerintah Sepakat Potong Dana Perjalanan Dinas Untuk Bayar Gaji 5.218 PPPK

Salah satu hasil evaluasi yang disesuaikan, terkait pemenuhan kebutuhan gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5.218 orang dan pemenuhan gaji ASN baru 247 orang.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh sudah tuntas melakukan penyesuaian APBA tahun 2022 sebesar Rp 16,170 triliun lebih, sebagaimana hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penyesuaian itu dilakukan, dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) di ruang serbaguna DPRA, Senin (10/1/2022).

Salah satu hasil evaluasi yang disesuaikan, terkait pemenuhan kebutuhan gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5.218 orang dan pemenuhan gaji ASN baru 247 orang.

"Pemenuhan kebutuhan gaji untuk PPPK dan gaji ASN, baru diambil dari sisa lebih anggaran transfer ke kabupaten/kota dan rasionalisasi SPPD," jelas Wakil Ketua DPRA, Safaruddin SSos MSP usai rapat.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah merasionalisasi dana perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ada di setiap dinas sebagaimana permintaan Kemendagri.

Selain itu, pihaknya juga sudah menindaklanjut hasil evaluasi Kemendagri lainnya seperti penambahan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang besarannya 5 hingga 10 persen, penggunaan dana hibah dan bansos harus berbasis RKPA serta breakdown kegiatan rumah duafa.

"Alhamdulillah Banggar dan TAPA sudah menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri untuk menjadi sebuah keputusan pimpinan DPR yang nantinya akan dilembardaerahkan oleh Pemerintah Aceh," kata Safaruddin.

Baca juga: Kemendagri Sorot Dana Perjalanan Dinas Pemerintah Aceh, Hasil Evaluasi APBA 2022

Politisi Gerindra ini menambahkan, DPRA berharap kualitas APBA tahun 2022 yang sudah disepakati, bisa berjalan dan menjawab isu-isu kekinian terhadap persoalan di Aceh.

"Kita terus mengupayakan realisasi anggaran ini cepat dikucurkan, agar pergerakkan ekonomi Aceh lebih baik. Jangan seperti dipenghujung 2021, angka realisasi kita cukup rendah," harapnya.(*)