Pemerintah Aceh Dukung Ekspor Batu Bara, Ini Perusahaan yang Direkomendasi

BANDA ACEH - Kepala Dinas ESDM Aceh, Ir Mahdinur MT menyatakan, Pemerintah Aceh mendukung Surat Dirjen Mineral dan Batu Bara tentang pelarangan penjualan batu bara dari dalam negeri ke luar negeri, yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2021 lalu.

Begitupun, untuk menjaga keberlangsungan investasi demi penyerapan tenaga kerja dan manfaat ekonomi lainnya, Pemerintah Aceh tetap merekomendasikan perusahaan batu bara yang ada di Aceh, yakni PT Mifa dan PT BEL bisa mengekspor hasil produksinya.

Intinya, pemerintah Aceh mendukung keberlangsungan ekspor batu bara.

"Namun begitu, menyahuti surat permohonan rekomendasi izin ekspor batu bara dari PT Mifa dan PT BEL yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh, kita sudah memberikan rekomendasinya," kata Kadis ESDM Aceh, Ir Mahdinur MT dalam acara pertemuan Minutes of Meeting Dukungan Ekspor Batu Bara untuk PT Mifa dan Bara Energi Lestari (BEL), yang diselenggarakan di Aula Dinas ESDM Aceh, Rabu (19/1/2022).

Mahdinur menjelaskan, dalam isi surat Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor: B 1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021, ada tiga poin penting yang perlu dipahami dan dicermati.

Baca juga: Pemerintah Larang Ekspor Batu Bara, Kamar Dagang dan Industri Minta Tinjau Ulang

Baca juga: Dengan Komoditas Utama Batu Bara, Ekspor Nonmigas Terbesar Asal Aceh Dituju ke India

Poin pertama, dilarang melakukan penjualan batu bara ke luar negeri sejak tanggal 1-31 Januari 2022.

Poin kedua, perusahaan tambang batu bara wajib memasok produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Poin ketiga, dalam hal sudah terdapat batu bara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal agar segera dikirimkan ke PLTU milik Grup PT PLN dan IPP, yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PT PLN.

Dikatakan, kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Pertambangan terdapat dalam tiga regulasi.

Pertama, dalam pasal 173 A UU Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Isinya, ketentuan dalam UU Nomor 3 tahun 2021 ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang ada, ditambah surat larangan ekspor batu bara yang diterbitkan Dirjen Mineral dan Batu Bara pada 31 Desember 2021 lalu itu, dan surat mohon dukungan ekspor dari PT Mifa dan BEL tersebut, Gubernur Aceh menerbitkan rekomendasi dukungan izin ekspor batu bara kepada PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari (BEL).

“Kedua perusahaan batu bara yang ada di Aceh Barat dan Nagan Raya itu, sudah memenuhi persyaratan ketentuan yang disampaikan dalam surat Dirjen Mineral dan Batu Bara tertanggal 31 Desember 2021,” kata Mahdi.

Dikatakan, produksi batu bara PT Mifa dan BEL yang tergolong rendah kalori itu, siap disuplai ke PLTU Nagan I dan PLTU Nagan II, berapapun yang dibutuhkannya.

“Tapi karena kalori batu bara kedua perusahaan itu rendah, hanya sebagian kecil yang dibutuhkan PLTU Nagan I dan PLTU Nagan II,” katanya.

Dikatakan, kelebihan produksinya bisa diekspor kembali.

Kehilangan PAD Rp 12,6 M per Bulan

Menurut informasi dari pihak PT Mifa, mereka punya stok 1 juta ton.

Yakni, di pelabuhan sebanyak 400.000 ton dan di areal tambangnya ada 600.000 ton.

Jika ada PLTU milik PT PLN yang membutuhkan, mereka siap mengantarkannya ke lokasi.

“Tapi sampai kemarin belum ada yang memintanya, makanya karena pasar di luar negeri lagi besar, terutama ke India, stok batu bara PT Mifa dan PT BEL sebanyak 1 juta ton itu kita sarankan diekspor,” kata Mahdi, mengutip penjelasan pihak PT Mifa.

Mahdi menjelaskan, kegiatan pertambangan batu bara dan mineral lainnya yang telah berjalan di Aceh saat ini telah berperan besar dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pada tahun 2020 lalu, sumbangan sektor pertambangan untuk penerimaan daerah dan negara masih sekitar Rp 149,12 miliar, tahun 2021 melonjak menjadi Rp 392,81 miliar,” katanya.

Akibat pelarangan kegiatan ekspor oleh pemerintah, kata Mahdinur, Aceh kehilangan pendapatan sekitar Rp 12,691 miliar/bulan.(her)

Baca juga: Pemerintah Larang Ekspor Batu Bara, Kamar Dagang dan Industri Minta Tinjau Ulang

Baca juga: Dewan Laporkan PT PBM ke Polisi, Terkait Izin Pengangkutan Batu Bara