Berita Lhokseumawe

Tutup Muzakarah Ulama Se-Aceh di Lhokseumawe, Berikut Pesan Wali Nanggroe Malik Mahmud

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mencurahkan tenaga dan pikiran demi membangun peradaban Aceh yang gemilang berlandaskan Dinul Islam.

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Imran Thayib
Foto Kiriman Qahar Muzakkar
Wali Nanggroe Aceh,  Tgk Malik Mahmud Al-Haythar menutup kegiatan muzakarah ulama Se-Aceh di Hall Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe, Minggu (23/1/2021). 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Wali Nanggroe Aceh,  Tgk Malik Mahmud Al-Haythar secara resmi menutup kegiatan muzakarah ulama Se-Aceh yang berlangsung di Kota Lhokseumawe dari 22-23 Januari 2022.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Hall Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe.

Muzakkarah Ulama Se-Aceh itu dihadiri 1.500 tamu undangan.

Sementara temanya adalah melalui muzakarah  ulama Se-Aceh, kita tingkatkan kehidupan bersyari,'ah secara kaffah dalam bingkai Ahlussunnah Waljama,ah.

Wali Nanggroe mengatakan, muzakarah ulama seperti yang telah dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan penting untuk diselenggarakan secara rutin.

Hal itu sebagai salahsatu upaya mengembalikan kegemilangan peradaban Aceh seperti yang pernah diraih pada masa-masa kerajaan dahulu.

“Aceh yang dijuluki sebagai daerah Serambi Makkah yang dalam kesehariannya kental dengan nuasa Islami, hingga hari ini masih terus berjuang agar Syariat Islam dapat diterapkan secara kaffah dalam bingkai ahlussunaah wal jamaah dalam segala lini kehidupan,” kata Wali Nanggroe.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mencurahkan tenaga dan pikiran demi membangun peradaban Aceh yang gemilang berlandaskan Dinul Islam.

Baca juga: HUT Ke-65 Kodam IM, Ketika Wali Nanggroe Malik Mahmud Peusijuk dan Doakan Pangdam IM

Baca juga: Bahas Perkembangan Aceh, Duta Besar Norwegia Bertemu Wali Nanggroe Malik Mahmud

Baca juga: Wali Nanggroe: Jika UUPA Direvisi, Kita Harus Bersatu

Baca juga: Wali Nanggroe Minta Persoalan Bendera Bintang Bulan Segera Diselesaikan dan Bisa Dikibarkan

Pada kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga menyampaikan kilas balik kekhususan Aceh yang salahsatunya adalah kekhususan untuk menerapkan Syariat Islam.

Apalagi,  hal tersebut telah diakui secara legal formal oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui aturan perundang-undangan.

“Kekhususan tersebut merupakan hasil dari perjuangan panjang selama puluhan tahun, dan dinamika politik antara Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia."

"Kekhususan yang telah kita raih dengan susah payah ini haruslah dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam segala dimensi kehidupan orang Aceh,” kata Wali Nanggroe mengingatkan.

Bagi orang Aceh, tambah Wali Nanggroe, ulama merupakan suluh, penerang, pemberi petunjuk yang dihormati dan ditaati.

Karena itulah, sangat dibutuhkan peran aktif ulama dalam membangun Aceh di segala bidang, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.

Forum Muzakarah Ulama diharapkan dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi dalan upaya pembangunan dan penguatan perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki tahun 2005 silam.

Baca juga: Haji Rasyid Bancin Rangkul Rasumin Pohan Masuk Pengurus Yayasan Darurrahmah Sepadan Subulussalam

Baca juga: Prof Marwan Terpilih Jadi Rektor Ke-11 USK

Baca juga: Tak Suka Menantunya Make Up di Acara Pernikahan, Ibu Mertua Ini Suruh Pengantin Wanita Cuci Muka

Baca juga: Mengenal Apa Itu Outsourching, Tenaga Pengganti Honorer Pada 2023 Serta Aturan Hukumnya di Indonesia

“Sangat diperlukan dukungan dari para alim ulama dalam upaya memperjuangkan implementasi MoU Helsinki oleh Pemerintah Pusat yang hingga hari ini masih terus kita perjuangkan hingga ke masa di masa-masa yang akan datang,” sebutnya.

Dalam forum tersebut, Wali Nanggroe juga menceritakan alasan mengapa Aceh bersedia berdamai setelah perang panjang selama puluhan tahun lamanya.

Salahsatunya, karena adanya keterlibatan pihak-pihak internasional yang setuju dengan apa yang diminta oleh Aceh.

Begitu juga dengan Pemerintah Republik Indonesia.

“Namun, sampai sekarang MoU Helsinki tersebut masih belum selesai diimplementasikan, ada banyak sekali yang belum selesai."

"MoU Helsinki adalah hak bangsa Aceh yang harus dipenuhi. Dan apa yang belum dipenuhi harus dipenuhi, harus kita perjuangkan sampai kapanpun. Jangan sampai timbul masalah-masalah akibat belum diselesaikannya implementasi MoU Helsinki tersebut,” tegas Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga kembali mengingatkan, bahwa dahulu Aceh pernah menjadi salahsatu dari lima Kerajaan Islam terbesar di dunia.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan kembali kejayaan Aceh tersebut, oleh semua pihak, ulama bersama umara.

“Hari ini kita telah sampai pada masa dimana teknologi telah merambah segala lini kehidupan. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia tentunya kita tidak boleh tertinggal dalam peyesuaian kehidupan di tengah persaingan dan tantangan era globalisasi yang begitu ketat,” sebut Wali Nanggroe.

Penyesuaian tersebut, tambahnya, tentu harus sesuai dengan landasan Syariat Islam yang telah dipegang secara teguh oleh orang Aceh sebagai pedoman kehidupan.(*)

Baca juga: VIDEO Melihat Masjid Al Hijrah Juli Bireuen, Pernah Pindah ke Lokasi Lain

Baca juga: VIDEO - Wabup Pidie Buka Ge-MANSA Perdana

Baca juga: VIDEO Volume Air di Krueng Langsa Mulai Meningkat, Rumah Warga Terancam Amblas ke Sungai

Baca juga: VIDEO Disperindag Aceh Singkil Sidak Minimarket, Stok Minyak Goreng Satu Harga Ditemukan Kosong

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved