Ketua DPRK Aceh Barat Minta Pemerintah Aceh Desak Pemerintah Pusat Longgarkan Ekspor Batubara

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – DPRK Aceh Barat minta Pemerintah Aceh agar mendesak Pemerintah Pusat memberi kelonggaran atas ekspor batubara.

Hal itu terkait penyetopan ekspor batubara keluar negeri oleh Pemerintah Pusat, bersama bahan tambang lainnya di Indenesia.

Dorongan tersebut untuk menghindari tidak terjadi persoalan sosial pada karyawan perusahaan tambang batubara di tengah pandemi Covid-19.

“Jika ekspor batubara keluar negeri tidak bisa dilakukan, kita juga punya kekhawatiran dirumahkan para karyawan lokal, yang notabene tak punya pekerjaan lain,” kata Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi kepada Serambinews.com, Kamis (27/1/2022).

Dia mengatakan jika penyetopan dilanjutkan, maka batubara milik PT Mifa Bersaudara akan semakin menumpuk, karena tidak bisa diekspor.

Baca juga: Pemerintah Aceh Miliki Kewenangan Pengelolaan Pertambangan, Termasuk Batubara

Kondisi tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan pihak perusahaan dalam pembiayaan.

Baik terhadap karyawan dan persoalan lainnya jika hasil produksi batubara tidak bisa diekspor.

Untuk sementara ini, Pemerintah Pusat sudah mengizinkan ekspor batubara milik PT Mifa dan PT BEL.

Untuk kelanjutannya belum diketahui, karena Pemerintah Pusat akan melarang seluruh ekspor bahan mentah dari perusahaan pertambangan Indonesia, termasuk Aceh.

Samsi mengatakan Pemerintah Aceh harus terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat, baik presiden maupun kementerian terkait.

Menurutnya, hal itu untuk mengantisipasi terhadap berbagai dampak yang timbul dari penyetopan ekspor batubara keluar negeri.

“Kami mendukung agar pemerintah pusat terus memberikan kelonggaran ekspor batubara keluar negeri,” harap Samsi Barmi.(*)

Baca juga: Gubernur Beri Rekomendasi PT Mifa dan PT BEL Ekspor Batubara, Pemerintah Pusat Masih Tutup Kran