Nova Bicara Blak-blakan Tentang Kemiskinan Aceh dan Masalah Penganggaran

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT bicara blak-blakan tentang berbagai persoalan di Aceh, terutama terkait kemiskinan dan penganggaran.

Menurutnya, pengurangan angka kemiskinan di Aceh berkaitan erat dengan penganggaran.

Hal itu disampaikan Nova saat menerima kunjungan silaturrahmi jajaran pimpinan Harian Serambi Indonesia di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (28/1/2022).

Kunjungan itu dalam rangka road to Serambi Awards 2022 yang akan dilaksanakan Maret mendatang.

Dalam pertemuan itu, Gubernur mengatakan bahwa kunci untuk membangun Aceh, termasuk untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) sebagai pijakan utama.

Gubernur melihat, persoalan kemiskinan di Aceh menjadi salah satu subtansi yang harus menjadi perhatian bersama.

Karena itu, setiap program dan kegiatan harus mengacu pada RPJM.

“Para pihak harus konsisten dengan RPJM.

Bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan, itu semuanya ada di RPJM.

Baca juga: Serambi Awards; Mengapresiasi Pengabdi dan Pemberi Inspirasi  

Baca juga: DPRA Sepakat RAPBA 2022 Diqanunkan, Pakar Sebut Pengesahan Lambat Akibatkan Kemiskinan Bertambah

Program dan kegiatan mana yang utama atau prioritas, itu ada di sana, itu kuncinya,” kata Nova Iriansyah.

Namun realita yang terjadi, dalam proses penganggaran di DPRA, RPJM nyaris tak dibaca.

“Kita di Aceh ada RPJMA, harusnya para pihak yang terkait dengan RPJM harus konsisten dengan RPJM.

Yang saya alami ketika pembahasan anggaran, RPJM-nya nggak dibaca para pihak,” ungkapnya.

Nova secara blak-blakan menyebut bahwa pembahasan anggaran yang tidak mengacu kepada RPJM adalah pokok-pokok pikiran (pokir) dewan atau dalam istilah lainnya disebut dengan dana aspirasi dewan.

“Lebih banyak DPRA kalau subtansi RPJM, dan setiap menyusun anggaran, RPJM-nya nggak dibuka,” ungkap Nova.

“Karena ini sudah terakhir (masa jabatan), saya udah boleh evaluasi, RPJM-nya nggak dibuka,” ulangnya lagi.

Menurut Gubernur, bagaimana mungkin menurunkan angka kemiskinan Aceh, tetapi tidak melihat RPJM, sementara semua program dan kegiatan utama atau prioritas ada di dalamnya.

“Ketika kemudian pokir itu menjadi penting sekali bagi teman-teman (DPRA), kemudian jadi lupa lah kita pada RPJM.

Baca juga: Mengurai Kemiskinan Aceh Melalui Penguatan Wilayah Belakang

Baca juga: Ketua DPRA Ingatkan Gubernur Aceh Terkait Kemiskinan hingga Target RPJMA

Semua nomenkelatur pokir itu tidak sama sekali tersangkut sedikitpun dengan RPJM,” beber Gubernur.

Lebih lanjut Nova mengatakan, tahun ini karena Aceh tidak ada Pilkada dan tidak ada gubernur definitif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta Pemerintah Aceh membuat RPJM untuk dua tahun ke depan.

Dia berharap, RPJM ini bisa menjadi acuan dalam pembahasan anggaran nanti.

“Semoga ini bisa kita lakukan bersama dan menjadi acuan dalam membahas anggaran,” ujarnya.

Terkait pokir yang tidak mengacu kepada RPJM ini, Serambi mencoba mengonfirmasi Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.

Namun sayangnya, saat dihubungi tadi malam, Dahlan enggan berkomentar.

“Saya tidak mau berkomentar,” jawabnya singkat.

Pertemuan manajemen Serambi Indonesia dengan Gubernur Aceh kemarin berlangsung akrab.

Rombongan Serambi dipimpin oleh Pemimpin Perusahaan, Mohd Din; Pemimpin Redaksi, Zainal Arifin; Manager Redaksi, Bukhari M Ali; Manager Umum, Firdaus; Manager Promosi, M Jafar; Manager Iklan, Hari Teguh Patria; Manager Online, Safriadi Syahbuddin; Redaktur Said Kamaruzzaman dan dua jurnalis Masrizal, Subur Dani, serta fotografer, Hendri.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Sementara Gubernur Aceh didampingi Kepala Diskominfo dan Sandi Aceh, Marwan Nusuf; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Staff Gubernur Aceh, Wiratmadinata, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.

Dalam kesempatan itu, Nova menyampaikan Serambi Indonesia selama ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengontrol pemerintah.

Selain membangun sinergi, Serambi Indonesia juga terus menegur Pemerintah Aceh, khususnya dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintah.

“Sinergi itu tidak harus puja-puji, tapi jangan pula murka dan caci maki, jangan amarah, bully, dan dengki.

Tapi ada tengahnya lah, tengahnya itu kritik, menegur kalau tidak ada inovasi, dan itu sudah dilakukan dengan baik oleh serambi,” ujar Gubernur.

Donor Darah dan Zikir(dan/mas) Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sejak Juni 2020 telah melakukan sebuah program kemanusiaan, yakni donor darah secara rutin dan massal yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

Nova mengatakan, program itu telah mendapat penghargaan oleh PMI Pusat.

Selain itu, program lainnya yang juga dilakukan Pemerintah Aceh sejak Covid-19 adalah doa dan zikir bersama yang dilakuan secara luring dan daring setiap pagi.

“Itu pesertanya lebih dari seribu orang, dan ini terus kita lakukan selama ini,” pungkasnya.

Terkait rencana kegiatan Serambi Awards 2022, Nova sangat mendukungnya.

Menurut Nova, sudah sepantasnya semua pihak saling mendukung, termasuk memberi reward kepada sesama, khususnya dalam konteks membangun Aceh yang lebih baik ke depan.

Dukung Usulan Kabupaten Aceh Selatan Jaya

Jumat (28/1/2022) kemarin, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, juga menerima kunjungan Tim Calon Daerah Otonomi Baru Aceh Selatan Jaya di Meuligoe Gubernur.

Baca juga: Temui Gubernur Aceh, Tgk Amran Sampaikan Harapan agar Terwujudnya Kabupaten Aceh Selatan Jaya

Dalam pertemuan itu, Gubernur menyatakan dukungannya atas usulan pemekaran Kabupaten Aceh Selatan untuk dibentuk kabupaten baru dengan nama Aceh Selatan Jaya.

Menurut Gubernur, pemekaran tersebut wajar dan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan.

"Pemekaran kabupaten kota di Aceh masih wajar," katanya.

Nova membandingkan wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Di provinsi tersebut, jangkauan jarak tempuh antara satu kabupaten ke kabupaten lainnya tidak terlalu jauh.

Sementara di Aceh, khususnya kabupaten Aceh Selatan, wilayahnya begitu luas.

Dalam kesempatan itu, Nova menyarankan agar tim pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Aceh Selatan Jaya melibatkan berbagai unsur, sehingga upaya perjuangannya terkonsolidasi.

Dia meminta agar di dalam tim tersebut juga diisi oleh unsur Pemerintah Aceh, DPRA dan DPR RI asal Aceh.

Kita mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya, apapun yang dibutuhkan akan kita tindak lanjuti, " tutur Nova.

Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan, Teungku Amran, berharap Gubernur Aceh dapat mendukung proses pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya dari Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Bupati, pemekaran itu penting untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara Ketua Umum Tim Calon Daerah Otonomi Baru Aceh Selatan Jaya, Teungku Zilmahram mengatakan, advokasi pemekaran kabupaten Aceh Selatan Jaya telah dilakukan pihaknya sejak 2015.

Adapun wilayah kabupaten tersebut mencakup sebelas kecamatan mulai dari Kecamatan Pasie Raja sampai Kecamatan Trumon Timur.

Zilmahram mengatakan, kedatangan pihaknya bertujuan untuk meminta dukungan Gubernur Aceh membantu pemekaran kabupaten Aceh Selatan Jaya.

Pihaknya juga meminta agar Gubernur Aceh mengirim surat rekomendasi baru kepada Menteri Dalam Negeri terkait pemekaran kabupaten tersebut.(dan/mas/yos)

Baca juga: Mendagri Perintahkan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Tujuh Provinsi

Baca juga: Pemerintah Berkomitmen Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Penambahan Anggaran