Pemerintah Aceh Finalkan Draf Rencana Pembangunan Aceh dengan Kemendagri, Pedoman Pj Gubernur Aceh

Kemudian, lanjut Jubir Pemerintah Aceh ini, 25% Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan 8 % untuk penanganan covid-19.

"Atas dasar inilah dipandang penting digelar semacam konsultasi dan singkronisasi dengan pihak Kemendagri dalam rangka finalisasi draf RPA, sebelum nantinya kita gelar forum konsultasi publik di Aceh," jelas MTA.

Forum konsultasi publik, menurut MTA, digelar pada selasa, 8 Februari 2022 di Banda Aceh.

Forum ini akan melibatkan banyak pihak dan stackholder termasuk DPRA. 

"Kita harapkan nantinya pada forum tersebut, kita semua bisa berperan aktif dalam mewujudkan RPA yang berkualitas bagi Aceh," kata MTA lagi.

Setelah itu, hasil konsultasi publik akan disampaikan kepada Gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri untuk fasilitasi. 

"Sesuai dengan Inmendagri Nomor 7/2021 pada minggu pertama Maret 2021, RPA ini sudah selesai dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, selanjutnya kita laporkan kepada DPRA," terang dia.

Sebagai informasi bagi publik, sambung MTA, ada perbedaan yang sangat mendasar antara RPJM dan RPA ini.

Jika RPJM didasari oleh visi-misi politik kepala daerah dari Pilkada dan mempunyai tahapan lumayan panjang sampai pembahasan bersama DPRA serta ditetapkan dengn qanun. 

"Sementara RPA lebih sederhana, RPA sifatnya lebih kepada dokumen teknokratik yang kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah atau Peraturan Gubernur," terang dia.

Walau mempunyai perbedaan sangat mendasar, tapi RPJM dan RPA mempunyai persamaan yang sangat substansial yaitu, sama-sama mempunyai satu orientasi paling krusial yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

"RPA inilah yang akan menjadi dasar atau rujukan kita, terutama bagi semua SKPA dalam menyusun RKPA tahun anggaran 2023," demikian MTA.(*)

Baca juga: Disbunnak Klarifikasi Kasus Pembangunan Rumah Potong Hewan, Danil: Tanah Dibayar Bertahap

BalasBalas ke semuaTeruskan