Apkasindo Sesalkan Pabrik Sawit Turunkan Harga TBS Sepihak, Perusahaan: Itu Bukan Keinginan Kita

BLANGPIDIE - Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali, mengingatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seluruh Aceh agar membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Apkasindo Aceh, Fadhli Ali merespon turunnya harga TBS secara mendadak dalam sehari yang mencapai Rp 900 per kilogram, atau dari harga Rp 2.950 per kilogram menjadi Rp 2.050 per kilogram.

“Kejadian beberapa waktu lalu adalah cermin buruknya para pengusaha sawit.

Padahal, sesuai dengan amanat Dirjend Perkebunan Republik Indonesia, harga sawit sudah diatur harganya,” kata Fadhli Ali Menurut Fadhli Ali, Dirjend Perkebunan Republik Indonesia sudah mengarahkan kepada dinas perkebunan kabupaten/kota untuk mengawasi harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat pabrik.

“Tujuannya, untuk menimalisir permainan harga oleh PKS.

Namun, selama ini dinas seperti tutup mata,” cetusnya.

Untuk itu, kata Fadhli, Apkasindo juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dan Kabupaten/Kota supaya melakukan pengawasan terhadap pembelian TBS oleh pabrik PKS di Aceh.

"Masalahnya, beberapa pabrik di Aceh dalam tiga hari terakhir sempat menurunkan harga beli Rp 800-1. 000 per kilogram secara sepihak.

Baca juga: Setelah Anjlok, Kini Harga TBS Kelapa Sawit Kembali Naik, Segini Harga Beli Ditingkat Agen Pengumpul

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit di Subulussalam Diturunkan Hingga Rp 1000/Kg

Sedangkan harga paling tinggi ditetapkan pemerintah Rp 3. 150,” katanya.

Dia tambahkan, jika PKS-PKS nakal terus menurunkan harga tidak sesuai yang ditetapkan pemerintah, petani terus merugi.

“Belum lagi persoalan pupuk yang naik mencapai 150 persen,” katanya.

Sebelumnya, harga tandan buah segar (TBS) sawit seluruh Indonesia mengalami penurunan sebanyak Rp 800-1.000 per kilogram, termasuk Aceh.

Penurunan harga sawit itu diduga karena kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) oleh Pemerintah Indonesia.

“Kita keberatan sekali, ini sangat merugikan petani," kata Fadhli.

Apkasindo, kata Fadhli, sangat mendukung program pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng, dijual Rp 14.000.

Sayangnya, kata dia, pemberlakuan itu justru merugikan petani.

Baca juga: Petani Kecewa, Pabrik Kelapa Sawit Turunkan Harga, Tak Sesuai Ketentuan Pemerintah

Baca juga: Harga TBS Tiba-tiba Anjlok, Petani Sawit di Aceh Singkil Shock

“Padahal pemerintah bisa mencari solusi lebih bijak, menguntung sesama tanpa merugikan pihak tertentu.

Jangan terburu-buru mengambil kebijakan," pungkasnya.

Sementara itu, Humas PT Mon Jambee, Kalmi saat dikonfirmasi Serambi membantah bahwa pihaknya menurunkan harga pembelian TBS sawit secara sepihak.

“Sebenarnya itu bukan keinginan kita, tapi kebijakan pemerintah pusat tentang DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation),” ujar Humas PT Mon Jambee, Kalmi.

Namun, sebutnya, setelah dihitung ulang, maka sejak 31 Januari lalu, harga kembali normal dan ditampung di PKS PT Mon Jambe sebesar Rp 2.840 per kilogram.

Bahkan, untuk memberikan kompensasi kepada agen pengepul yang sempat rugi, maka pada tanggal 29 dan 30 Januari, pihaknya membayar kepada agen pengepul Rp 800 per kilogram.

“Jadi, kalau pada 29 dan 30 Januari, ada pasokan ke kita 10 ton, maka kita bayar Rp 8 juta, begitu juga yang pasok TBS 50 ton, maka kita bayar Rp 40 juta.

Itu di PKS kita, kalau yang lain kita tidak tahu,” paparnya. (c50)

Baca juga: Produsen Diminta Tak Tekan Harga TBS Petani Sawit, YLKI: Ibarat Ayam Mati di Lumbung Padi

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Turun Lagi, di Aceh Selatan Rp 1.700/Kg