Breaking News:

Berita Abdya

KPU Resmi Tetapkan Yudi Nirmansyah Sebagai Ketua KIP Abdya

KPU-RI secara resmi menetapkan Yudi Nirmansyah, SPd sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya (KIP Abdya).

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Saifullah
DOK SERAMBINEWS.COM
Logo KIP 

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ( KPU-RI) secara resmi menetapkan Yudi Nirmansyah, SPd sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya ( KIP Abdya).

Penetapan Yudi Nirmansyah itu sesuai dengan Surat Keputusan KPU-RI Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua KIP Abdya periode 2018-2023, yang ditandatangani oleh Ketua KPU-RI, Ilham Saputra.

Yudi Nirmansyah saat dikonfirmasi Serambinews.com membenarkan kabar bahwa SK penunjukan dirinya sebagai Ketua KIP Abdya telah ditandatangani oleh Ketua KPU-RI. 

“Alhamdulillah sudah, mohon doa dan dukungan kawan-kawan, apalagi saat ini kita sedang melakukan pendataan untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang,” ujar Ketua KIP Abdya, Yudi Nirmansyah.

Yudi ditetapkan sebagai Ketua KIP Abdya untuk menggantikan Sanusi, SPd yang telah diberhentikan oleh DKPP-RI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sanusi harus berurusan dengan penegak hukum dan dilaporkan ke DKPP seusai kedapatan bermain judi kartu poker bersama rekannya, Kamis (9/9/2021) sore sekira pukul 17.30 WIB, di Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee.

Baca juga: DKPP-RI Resmi Berhentikan Sanusi dari Anggota KIP Abdya, Kedapatan Bermain Judi Kartu Poker

Bahkan, akibat kasus yang menimpa dirinya itu, Sanusi selain dinonaktifkan dari Ketua KIP Abdya dan digantikan Yudi Nurmansyah sebagai Plt.

Juga terancam dicambuk 23 kali sebagaimana vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie. 

DKPP dalam pertimbang putusan itu terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu (Sanusi) ditetapkan sebagai tersangka dan telah berstatus terdakwa dalam persidangan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie. 

Dengan demikian, Sanusi sesungguhnya telah tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota KIP kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, anggota KIP kabupaten/kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Ketentuan Pasal 9 huruf i menentukan bahwa syarat calon anggota KIP kabupaten/kota adalah tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Baca juga: Pemberhentian Mantan Ketua KIP Abdya Tunggu Surat KPU

Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat pemberhentian anggota KIP kabupaten/kota juga dilekatkan pada tidak terpenuhinya persyaratan calon anggota KIP kabupaten/kota. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved