Berita Luar Negeri
Ukraina Persenjatai Warga Sipil, Putin: Soal Keamanan Tak Ada Kompromi
Parlemen Ukraina menggelar pemungutan suara untuk menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan warga sipil membawa senjata api
KIEV - Parlemen Ukraina menggelar pemungutan suara untuk menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan warga sipil membawa senjata api dan tindakan membela diri.
Legislasi ini diperkenalkan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina timur.
"Adopsi undang-undang ini sepenuhnya dalam rangka kepentingan negara dan masyarakat," kata penulis rancangan undang-undang tersebut dalam catatannya, Rabu (23/2/2022).
Penulis undang-undang menambahkan hukum baru ini diperlukan karena "ancaman dan bahaya nyata bagi warga Ukraina.
" Langkah Putin tersebut sudah mendapat kecaman dari pemimpin-pemimpin dunia.
Ukraina juga sudah mulai menggelar program wajib militer tentara cadangan pada kelompok usia 18 dan 60 tahun.
Program ini dimulai usai Presiden Volodymyr Zelenskiy mengeluarkan dekrit pada Selasa (22/2/2022) kemarin.
Masa tugas tentara cadangan itu maksimal satu tahun.
Sebelumnya Zelenskiy mengatakan ia memberlakukan wajib militer untuk tentara cadangan tapi belum berniat memobilisasi pasukan setelah Rusia menggerakan tentaranya ke timur Ukraina.
Ukraina menuduh Rusia merusak perundingan damai yang mengakhiri konflik di timur Ukraina delapan tahun yang lalu.
Baca juga: Rusia Berhasil Cekik Ukraina Secara Perlahan-lahan
Baca juga: Wakil Perdana Menteri Ukraina Akui Perang Hibrida Bakal Hancurkan Pemerintahan
Kiev juga menolak tuntutan Moskow untuk menghentikan ambisinya bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi Zelenskiy mengatakan, ia masih berusaha menggunakan jalur diplomasi untuk meredakan krisis ini.
Ia menyambut kesediaan Turki dalam perundingan multilateral, tapi mengatakan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya pada Rusia.
Usai rapat lintas partai di parlemen, Zelenskiy mengumumkan program "patriotisme ekonomi.

" Rencana itu antara lain memberi insentif pada produksi lokal dan memotong pajak nilai tambahan pada bensin.
"Hari ini belum diperlukan mobilisasi umum, kami perlu mengisi kembali tentara Ukraina dan formasi militer lainnya," katanya.
"Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, saya mengeluarkan dekrit mengenai wajib militer tentara cadangan selama masa istimewa, kami harus meningkatkan kesiapan tentara Ukraina pada semua kemungkinan perubahan situasi operasi," tambahnya.
Zelenskiy kembali mengkritik duta besar negara asing dan pengusaha Ukraina yang meninggalkan negara itu atas alasan keamanan.
Ia kembali menekankan perusahaan untuk tetap bertahan di Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa ia terbuka untuk diplomasi, namun tetap mengutamankan kepentingan keamanan nasionalnya.
Baca juga: Jerman Akui Invasi Rusia Ancam Kehidupan Warga Ukraina, Miliaran Dolar Siap Dikucurkan
Pemimpin Rusia ini mengaku akan terus memperkuat militer dalam menghadapi situasi internasional yang sulit.
Putin, berbicara dalam sebuah pernyataan video yang dirilis bertepatan dengan Hari Pembela Tanah Air tahunan, tidak menyebutkan perselisihannya dengan Barat atas Ukraina.
Diketahui sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia, setelah Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina.
Meski tak menyebut krisis Ukraina secara langsung, Putin mengirim pesan ke Barat dalam penampilannya itu.

"Negara kami selalu terbuka untuk dialog langsung dan jujur dan siap mencari solusi diplomatik untuk masalah yang paling rumit," kata Putin, Rabu (23/2/2022), dikutip dari Reuters.
"Tetapi saya ingin mengulangi bahwa kepentingan Rusia dan keamanan rakyat kami tidak bersyarat.
Jadi, kami akan terus memperkuat dan memodernisasi tentara dan angkatan laut kami," tambahnya.
Moskow berulang kali membantah punya rencana penyerangan, namun menyatakan pihaknya punya kewajiban melindungi orang-orang yang tinggal di dua wilayah separatis. (reuters/republika.co.id/tribunnews.com)
Baca juga: Kepala Dewan Keamanan Ukraina Serukan Darurat Nasional, Ketegangan Terus Meningkat
Baca juga: Rusia Kosongkan Staf Kedutaan Besar dan Warganya di Ukraina, Sinyal Perang Dikobarkan