Berita Politik
Golkar dan PAN Setuju Pemilu Ditunda, Demokrat: Berpotensi Jerumuskan Presiden Jokowi
Meski banyak dikecam, wacana penundaan pemilu yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar justru
lihat foto
"Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, GeRAK dan KIP Banda Aceh Bahas Ketahanan Demokrasi
Ekonomi akan lumpuh.
Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional," tutur Mekeng.
Dia menyebut, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena seiring permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, maupun kepada fraksi Golkar di DPR.
Sebagai partai politik, kata dia, pihaknya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI.
Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI.
Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," katanya.
Terpisah, anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyebut memundurkan atau memajukan Pemilu akan berbenturan dengan Undang-Undang bahkan Undang-Undang Dasar.
"Dalam era demokrasi ini, semua orang bisa saja berpendapat, bebas, silakan tapi tentu harus memerhatikan banyak faktor," kata Hasanuddin, Jumat (25/2/2022).
Legislator senior PDI Perjuangan itu menegaskan tak mungkin membongkar Undang-Undang hanya untuk memundurkan Pemilu.
Terlebih, kata dia, waktu pemilu pada 14 Februari 2024 telah diketok oleh KPU bersama DPR RI.
Dia mendorong berbagai pihak menghargai keputusan tersebut.
"Pemilu sudah diputuskan waktunya 14 Februari 2024, pada Juni 2023 sudah ada pendaftaran peserta pemilu dan ini sudah keputusan bersama lembaga tinggi negara yang merupakan bagian dari konstitusi," ucapnya.
Selain berbenturan dengan Undang-Undang, lanjut dia, memundurkan Pemilu juga akan menimbulkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan kenegaraan dan pemerintahan.
