Gubernur Buka Mubes Ulama Aceh, Berlangsung hingga 10 Maret 2022

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka musyawarah besar (Mubes) Ulama Aceh yang berlangsung di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, Komplek Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin (7/3/2022) malam.

Kegiatan ini bertema “Melalui Musyawarah Besar Ulama, Kita Perkuat Komitmen Pelaksanaan Syariat Islam Menuju Aceh Bermartabat”.

Acara ini diikuti oleh 155 orang terdiri atas 5 orang Majelis Syuyukh, 72 orang utusan Ulama dan Cendikiawan keterwakilan perempuan provinsi, 69 orang Ulama dan Cendikiawan utusan kabupaten/kota, 7 orang utusan Badan Otonom MPU Aceh dan 2 orang tenaga ahli.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas kehadiran ulama Aceh sebagai mitra kritis Pemerintah dalam menyusun dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan di provinsi ini, baik itu dibidang pendidikan Islam, sosial kemasyarakatan, bidang politik maupun di bidang-lainnya.

Baca juga: MPU Aceh Desak Yaqut Cholil Qoumas Minta Maaf

“Selama ini, para ulama Aceh sudah membangun kerja sama dengan umara sebagai mitra kritis untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, menurut kami pertemuan ini sangat berarti bagi kami sebagai umara, mengingat hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan umara akan menentukan keberlangsungan pembangunan,” sebutnya.

Ia menambahkan dalam konteks masyarakat Aceh, keharmonisan dan kebersamaan ulama dan umara akan menjamin keberlangsungan pembangunan masyarakat berdasarkan Syariat Islam, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Di Aceh, sambung Gubernur, peran ulama menjadi semakin strategis karena masyarakat Aceh dikenal sangat religius.

Dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Aceh memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah yang meliputi akidah, syariah dan akhlak.

Baca juga: Polda Aceh Kembali Ungkap Kasus Peredaran Gelap Narkotika, Amankan 189 Kg Sabu-sabu

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ulama Aceh, yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi tidak ternilai, terhadap berbagai program pembangunan di Aceh,” kata Nova Iriansyah.

Ia juga mengungkapkan, bahwa demi melindungi maayarakat, dirinya acapkali meminta Fatwa dan Tausyiah MPU.

“Sebagai daerah asimetris, saya selalu meminta pendapat ulama terhadap sejumlah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Aceh.

Pada akhir 2018, saya sempat tidak mengizinkan vaksin rubela sebelum ada fatwa atau minimal Tausyiah MPU Aceh. Selain itu, kami juga sudah meminta MPU untuk menerbitkan fatwa haram terhadap PUBG,” sebutnya.

Namun, Gubernur menyayangkan hingga hari ini masih banyak generasi muda Aceh memainkan PUBG di sejumlah warung kopi (warkop).