Breaking News:

Berita Politik

Anggaran Pemilu 2024 belum Jelas, Demokrat Beri Kritikan Keras

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengungkapkan potensi pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Editor: bakri
For Serambinews.com
Ratusan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengikuti tes tulis di Jakarta International Expo (JIEXPO), Rabu (24/11/2021). 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengungkapkan potensi pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024 ditunda dengan alasan anggaran habis digunakan untuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN).

Dia mengatakan kondisi anggaran negara habis untuk proyek pemindahan IKN tidak bisa digunakan menjadi dasar untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kalau katakanlah anggaran untuk pemilu oleh presiden dan DPR karena habis anggaran kita untuk bangun IKN maka tentu tidak ada pemilu.

Ketua KPU RI, Ilham Saputra didampingi Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwady dan komisioner lain meninjau kesiapan KIP setempat dalam menyambut Pemilu 2024, Sabtu (18/12/2021).
Ketua KPU RI, Ilham Saputra didampingi Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwady dan komisioner lain meninjau kesiapan KIP setempat dalam menyambut Pemilu 2024, Sabtu (18/12/2021). (Dok Humas)

Kalau tidak ada pemilu, otomatis presiden dan wapres diperpanjang masa jabatan, mungkin instrumennya nanti dia akan bikin perppu," kata Benny dalam diskusi PARA Syndicate yang berlangsung daring, Rabu (9/3/2022).

"Tapi enggak ada, tidak bisa begitu, sebelum bikin perppu dia sudah bisa dituduh impeachment, dituduh melanggar konstitusi," sambungnya.

Benny bilang, pelengseran Jokowi dengan alasan pelanggaran konstitusi bisa dilakukan karena Jokowi telah dinilai dengan sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurutnya, langkah sengaja tidak menganggarkan anggaran pemilu merupakan sebuah kejahatan konstitusi.

"Ini constitutional crime.

Risikonya sangat berat untuk presiden dan wapres tentu kalau dua-duanya setuju.

Konstitusi kita sangat jelas," ucap Benny.

Baca juga: Sikap Jokowi Dinilai Mengayun Soal Usul Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Baca juga: PDIP Tolak Wacana Tunda Pemilu, PKS Minta Jokowi Tidak Diam

Diketahui, hingga kini usulan anggaran untuk pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia itu belum disetujui oleh DPR RI dan pemerintah.

KPU semula mengajukan anggaran sebesar Rp 86 triliun.

Namun, anggaran itu kini dipangkas melalui hasil rasionalisasi menjadi Rp76,6 triliun.

Pemenuhan anggaran akan dibagi melalui empat sumber, yakni APBN 2022, 2023, 2024 dan 2025.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved