Breaking News:

Berita Banda Aceh

Aceh Punya Kewenangan Khusus Terkait Logo Halal Terbaru

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali menjelaskan, terkait alasan Aceh tak memakai logo halal terbaru

Editor: bakri
KOLASE/SERAMBI INDONESIA
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menegaskan logo halal yang baru itu tidak wajib digunakan pelaku usaha yang mengedarkan produk usahanya di Aceh. 

BANDA ACEH - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali menjelaskan, terkait alasan Aceh tak memakai logo halal terbaru, karena yang pertama Aceh mulai 1999 dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang diperkuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh untuk memberikan kekhususan kepada Provinsi Aceh.

Termasuk kekhususan dalam hal keterlibatan para ulama dalam pembangunan Aceh pada bidang keagamaan.

Berdasarkan kewenangan-kewenangan itu, dan Undang-Undang tersebut maka beberapa qanun yang mendelegasikan daripada Undang-Undang ini lahir di Aceh untuk penguatan-penguatan keterlibatan para ulama.

“Salah satu fungsi di ulama itu mengeluarkan fatwa hukum.

Jadi fatwa itu baik soal hukum-hukum yang sifatnya tentang ibadah, ideologi, akhlak dan akidah.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali (FOR SERAMBINEWS.COM)

Dan juga fatwa terkait kehalalan produk, apakah produk kuliner, obat-obatan, dan kosmetik.

Kewenangan itu berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 adalah di MPU Aceh,” sebutnya dalam Wawancara Khusus dengan tema “Apa Alasan Aceh Tak Wajib Pakai Logo Halal Terbaru”, bersama News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, Senin (14/3/2022).

Dikatakan Tgk Faisal Ali, MPU Aceh selama ini sudah melakukan audit kepada seluruh pengusaha yang memohon untuk diaudit dan sudah diberikan oleh pihaknya sertifikat halal dengan logo Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang logonya mirip dengan logo MUI Pusat.

Namun dalam perjalanan waktu, Negara Kesatuan Republik Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Dalam Undang-Undang itu, kriteria halal berdasarkan fatwa MUI, namun audit itu bisa dilakukan oleh bermacam lembaga, dan bisa dilakukan oleh NU, Muhammadiyah tapi pedoman audit itu tetap fatwa MUI.

Baca juga: Logo Halal Baru, Apa Perlunya?

Baca juga: Terkait Logo Halal Terbaru, Ketua MPU Sebut Aceh Punya Kewenangan Khusus

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved