BSI Jadi yang Terdepan Kembangkan Ekonomi Syariah Aceh

SERAMBINEWS.COM,- Mulai 4 Januari tahun 2022 lalu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) efektif diterapkan. Regulasi berbasis hukum Islam tersebut berlaku sejak 4 Januari 2019 dengan penyesuaian waktu maksimal tiga tahun. Dengan diterapkannya Qanun LKS secara efektif, seluruh lembaga keuangan di Aceh wajib menerapkan prinsip syariah.

Seiring dengan efektifnya penerapan Qanun LKS tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air bertekad menjadi pelaku utama pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Aceh.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Utama, BSI Hery Gunardi. BSI, tegas Hery, ingin berpartisipasi secara langsung dan menjadi tokoh sentral dalam pengembangan ekonomi syariah di Bumi Serambi Mekah. Tekad tersebut digaungkan mengingat posisi istimewa dan strategis Aceh bagi BSI.

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki peraturan daerah dan otonominya dengan menerapkan hukum syariah. “Kami merasa terhormat dan ingin jadi yang terdepan untuk mengembangkan daerah yang mengedepankan nilai syariah,” tegas Hery.

Keseriusan BSI di Aceh tak tanggung-tanggung. Di provinsi ini, jumlah cabang dan jaringan BSI dapat dikatakan paling banyak dibanding dengan provinsi lainnya. Saat ini, kekuatan network BSI di Region I Aceh didukung oleh satu kantor regional, tiga kantor area di Banda Aceh, Lhoksuemawe dan Meulaboh. Tak hanya itu, ada 211 outlet baik kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, dan payment point.

Di Aceh, BSI juga mampu mencatat jumkah nasabah yang sangat besar yaitu mencapai 2 juta orang. Dengan jumlah nasabah tersebut, jumlah aset perseroan di Aceh mencapai Rp16 triliun. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan BSI nilainya pun cukup besar yakni mencapai Rp14,59 triliun. Raihan tersebut diiringi pula oleh penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang kinerjanya sangat baik yaitu mencapai Rp13,61 triliun.

“Tentu, nilai yang besar ini, ingin BSI salurkan menjadi energi bagi Serambi Mekah untuk membangun, untuk menciptakan ekonomi yang mandiri, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujarnya.

Baca juga: BSI Sediakan KUR hingga Rp 500 Juta

Baca juga: Kontribusi Positif Regional Aceh terhadap Kinerja Impresif BSI

Karena itu, BSI ke depan berharap dapat terus bersinergi, memperkuat kolaborasi dengan seluruh jajaran pemerintah di Aceh, alim ulama, dan masyarakat Aceh, sehingga mendukung tekad masyarakat Aceh dengan ekonomi syariahnya.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia hasil dari merger tiga bank syariah milik Himbara, BSI juga berkomitmen terus meningkatkan pelayanan perbankan syariah yang modern, inklusif, dan dilengkapi layanan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hery Gunardi menjamin BSI akan selalu hadir bersama-sama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Aceh, bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun ekonomi Aceh yang lebih baik.

Komitmen kuat BSI dalam mendukung penerapan Qanun LKS di Acehjuga diperlihatkan dengan penerapan program peningkatan inklusi keuangan syariah. Langkah strategis ini pun sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan dan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Baca juga: Komitmen Nyata BSI Dukung Sektor UMKM

Sejumlah program atau strategi digeber BSI untuk memacu inklusi keuangan syariah di Aceh, termasuk  digitalisasi produk dan layanan. Ini seiring dengan langkah transformasi digital yang ditempuh BSI di hampir seluruh sektor, sehingga layanan dan produk BSI terus relevan dengan perkembangan teknologi.

Harapannya dapat mendorong adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan jasa perbankan syariah yang lebih mudah, cepat dan efisien.

Beberapa produk dan aktivitas digital BSI yang berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di antaranya mobile banking dan pembukaan rekening secara daring dengan mengusung teknologi biometric face recognition yang memanfaatkan data kependudukan KTP elektronik. (*)