Breaking News
Kamis, 23 April 2026

Salam

Masyarakat Butuh Dokter yang Cerdas dan Melayani

Ketika membuka (secara virtual) Muktamar ke 31 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berlangsung di Banda Aceh, Presiden Joko Widodo

Editor: bakri
SERSMBINEWS.COM/ HENDRI
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menabuh rapai sebagai tanda dibukanya Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI dan Muktamar Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) XXII, yang berlangsung di Banda Aceh Convention Hall, Kota Banda Aceh, Rabu (23/3/2022). 

Ketika membuka (secara virtual) Muktamar ke 31 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berlangsung di Banda Aceh, Presiden Joko Widodo setidaknya mengingatkan dua hal penting.

Yakni dokter-dokter di Indonesia harus terus memperbarui ilmunya dan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang jauh dari kota.

Sekretaris Daerah Aceh, dr Taqwallah MKes, bersama para asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, melepas konvoi kendaraan para rombongan Muktamar Ikatan Doktor Indonesia (IDI) XXXI, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (20/3/2022) 
 


 
 
Sekretaris Daerah Aceh, dr Taqwallah MKes, bersama para asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, melepas konvoi kendaraan para rombongan Muktamar Ikatan Doktor Indonesia (IDI) XXXI, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (20/3/2022)        (For Serambinews.com)

Menurut Presiden, para dokter Indonesia harus adaptif terhadap teknologi terbaru.

Pandemi Covid 19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir memaksa semua untuk terus memperbaiki sistem kesehatan agar semakin tangguh dalam menghadapi berbagai situasi.

Disrupsi teknologi yang sudah berlangsung juga ikut mendisrupsikan dunia kedokteran dan farmasi Tanah Air.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar transformasi sistem kedokteran harus dipercepat guna menghadirkan para dokter yang unggul.

Termasuk juga, Presiden meminta dokter adaptif terhadap perkembangan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mewujudkan pelayanan yang prima sekaligus merata, khusus di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Apa yang dikemukakan Presiden Jokowi sesungguhnya itulah persoalan kedokteran dan kesehatan di Indonesia.

Yakni, kualitas dokter yang belum meyakinkan banyak masyarakat kelas atas serta model pelayanan yang masih mengecewakan masyarakat.

Baca juga: Presiden Buka Muktamar IDI

Baca juga: Muktamar IDI Dibuka, Diikuti 1.500 Dokter dari 34 Provinsi

Itu pula yang selama ini menjadi alasan utama masyarakat kelas menengah atas banyak yang memilih berobat ke luar negeri.

Masyarakat Aceh, misalnya lebih yakin berobat ke Penang dan Kuala Lumpur (Malaysia).

Selain mendapatkan pelayanan yang baik, mereka juga merasa mendapat diagnosa atau keterangan yang akurat mengenai masalah penyakitnya dari dokter-dokter di luar negeri.

Dokter-dokter di luar negeri juga tidak meresepi banyak obat kepada pasien.

Berbeda dengan dokter-dokter di Indonesia yang “kemaruk” saat menulis resep obat.

Adalah Mora Claramita, Guru Besar dan Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran, Profesi Kesehatan, dan Bioetika Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, pernah mengungkapkan, di Indonesia, jumlah dokter praktik 100.000an, sedangkan idealnya 300.000 dokter (1 dokter/1.000 pasien).

Dokter spesialis yang praktik jauh lebih sedikit.

Sebab, hanya 20 persen dari lulusan dokter mencapai gelar spesialis (karena berbagai faktor).

Setiap tahun, dari 90 fakultas kedokteran yang ada, Indonesia meluluskan 7.000 dokter.

Karenanya, hingga kini Indonesia masih dihadapkan pada dilema, selain kekurangan dokter, distribusinya juga tidak merata.

Jumlah masyarakat yang harus dilayani ada sekitar 272 juta jiwa.

Baca juga: Presiden Buka Muktamar IDI di Banda Aceh

Pemerintah pun mengakui, program studi kedokteran memang masih menyimpan banyak masalah.

Mulai dari distribusi lulusan yang tidak merata hingga mutu lembaga dan infrastruktur pendidikan.

Kondisi tersebut berdampak pada bidang kesehatan nasional.

Dokter-dokter menumpuk di kota besar terutama Pulau Jawa.

Sedangkan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal sangat kurang.

Makanya, sejak beberapa tahun lalu, selain peningkatan akreditasi, Pemerintah juga mengizinkan pembukaan prodi kedokteran di beberapa wilayah yang dinilai sangat membutuhkan.

Secara nasional, upaya menjaga kualitas pendidikan kedokteran sudah terjadi dua dekade terakhir.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia dirumuskan pertama kali di 2007, diperbarui setiap 5 tahun, diikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia di akhir masa pendidikan dokter.

Di dalam proses inilah sebenarnya dokter yang kita idam idamkan akan terwujud.

Dokter idaman masyarakat adalah dokter yang terampil, berjiwa sosial, dan pembelajar mandiri.

Belajar sepanjang hayat memiliki makna dokter yang terbaik, bukan yang terpandai, namun yang paling reflektif.

Dokter yang reflektif terus memperbaiki kemampuannya dan terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan up to date bagi masyarakat.

Nah!

Baca juga: Sekda Lepas Konvoi Kendaraan Rombongan Muktamar IDI XXXI

Baca juga: Manfaatkan Muktamar IDI XXXI di Aceh, Disbudpar Gencarkan Promosi Wisata, TransK Ikut Dihias

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved