Penyaluran Elpiji dan BBM Dievaluasi, BRIN: Harus Dikomunikasikan dengan Baik

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah melakukan berbagai evaluasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji agar tepat sasaran sehingga menghasilkan efisiensi yang dapat mengurangi beban subsidi energi.

"Kita pasti akan melakukan evaluasi-evaluasi, dan tidak mungkin kita akan membebankan masyarakat dengan beban yang demikian berat secara drastis," ujar Arifin dalam siaran pers, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Sabtu (16/4/2022).

Sejumlah upaya evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah melakukan validasi data kependudukan yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian, PT Pertamina (Persero) juga sudah melakukan proses digitalisasi sistem pengisian BBM di SPBU.

Selain itu, pengawasan langsung dan sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.

Arifin membeberkan, dalam inspeksi mendadak yang dilakukannya beberapa waktu lalu di wilayah Kalimantan dan Sumatera, banyak ditemukan penyimpangan penyaluran BBM subsidi.

Untuk itu, kedisiplinan masyarakat dalam mengkonsumsi energi sesuai haknya menjadi sangat penting.

"Dari kunjungan saya beberapa waktu yang lalu ke lapangan ditemukan banyaknya penyimpangan.

(Penyimpangan) ini kalau bisa kita tertibkan, banyak yang bisa kita hemat.

Ini merupakan bagian dari evaluasi kita.

Baca juga: Stok BBM dan Elpiji Dipastikan Aman, Konsumsi BBM Lebaran Diprediksi Naik 11 Persen

Baca juga: Siap-siap, Menteri ESDM Ungkap Rencana Kenaikan Harga BBM Pertalite, Solar, Listrik dan Elpiji 3 Kg

Saya yakin kebocoran kita cukup banyak, untuk itu sudah ada perangkat, yaitu sanksi terhadap penyalah guna BBM subsidi, yaitu hukuman enam tahun ditambah (denda) Rp 60 miliar, ini akan kami sosialiasikan kembali," kata Arifin.

Sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, agar pendistribusian BBM bersubsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, saat ini sedang dilakukan revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dikatakan Arifin, pemerintah terus melakukan berbagai upaya secara internal agar penyaluran BBM tepat sasaran sehingga terjadi efisiensi yang bisa mengurangi beban keuangan negara.

Di samping itu, masyarakat juga didorong untuk hemat energi dan membangun kesadaran untuk dapat memanfaatkan energi seefektif mungkin.

"Kemudian yang kedua, eksternal, kita juga harus bisa mengimbau OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries/organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi) untuk bisa menambah kuota produksinya," pungkas Arifin.

Peneliti Ahli Ekonomi Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mexensius Tri Sambodo mengatakan, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, termasuk BBM bersubsidi, dinilai sebagai pilihan tepat.

Jika harga BBM tidak disesuaikan, maka beban subsidi yang ditanggung pemerintah akan semakin bengkak bahkan tidak bisa dikendalikan lagi seiring dengan kenaikan harga minyak global.

Maxensius melanjutkan, konsumsi BBM bersubsidi dalam negeri menunjukkan tren peningkatan, seiring membaiknya perekonomian.

Padahal di sisi lain produksi minyak tidak meningkat.

Untuk mengisi kekurangan tersebut, kemudian BBM harus diimpor sehingga berdampak ke APBN.

“Ini harusnya direm seperti dengan menaikkan pajak kendaraan dan menaikan harga BBM,” katanya dalam sebuah diskusi virtual.

Diungkapkan, subsidi energi, termasuk listrik, benefit-nya bisa meredam inflasi, kemiskinan, pengangguran.

Namun besaran subsidi itu memang harus dipertimbangkan.

"Kembali kepada setiap satu rupiah yang digunakan itu berimplikasi ke keadilan.

Kita lihat enggak efek itu,” ungkap dia.

Maxensius menyarankan pemerintah untuk memberbaiki strategi komunikasi tentang harga minyak dan dampak yang ditimbulkannya, serta menyampaikannya dengan berbasis pada data.

Komunikasi diperlukan untuk memberikan informasi mengenai besarnya subsidi yang ditanggung pemerintah dan beban badan usaha akibat kenaikan harga minyak yang tidak diikuti penyesuaian harga BBM dan elpiji.

“Komunikasi yang dibangun harus bisa menujukkan setiap rupiah konsekuensi dari kenaikan harga minyak.

Mudah-mudahan melalui literasi yang baik, kita bisa mengubah perilaku masyarakat.

Ini subsidi sayang uangnya,” kata Maxensius.(kompas.com)

Baca juga: Protes Kenaikan Harga BBM dan Elpiji, Massa Kepung Gedung DPRK Aceh Barat

Baca juga: Anggota DPR RI, Rafli Minta Pertamina Respons Cepat Terkait Mahalnya Elpiji 3 Kg Dijual di Pulo Aceh