Warga Diminta Ikut Awasi Distribusi BBM, Diah Nurwitasari: Perlu Perhatian Pemerintah

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengungkapkan, tingginya harga minyak dunia berpotensi membuat subsidi energi membengkak.

Pemerintah berisiko mengeluarkan dana sebesar Rp 320 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.

Tren harga minyak dunia memang terus bergerak naik ke level di atas 100 dollar AS per barrel.

Pada perdagangan pagi ini, harga minyak mentah berjangka Brent terpantau berada di level 113,02 dollar AS per barrel.

"Kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp 320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji.

Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," ujar Arifin dalam keterangannya dikutip Senin (18/4/2022).

Harga minyak dunia yang naik turut mengerek harga minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesia Crude Price) yang per Maret 2022 mencapai 98,4 dollar AS per barrel.

Padahal, lanjut Arifin, dalam asumsi APBN saat ini harga ICP sebesar 63 dollar AS per barrel, dengan perhitungan alokasi subsidi dan kompensasi BBM serta elpiji sekitar Rp 130 triliun.

Kini seiring tingginya harga minyak mentah membuat pemerintah harus menyiapkan kembali dana tambahan.

Baca juga: Ungkap 21 Kasus Penyalahgunaan BBM, Polda Aceh Amankan 44,5 Ton BBM Bersubsidi

Baca juga: Demokrat Minta Pertamina Mudahkan Nelayan Beli BBM

"Jadi ada Rp 190 triliun yang harus bisa disiapkan kembali," kata dia.

Ia mengatakan, saat ini harga jual BBM dan elpiji bersubsidi, sudah jauh dari harga keekonomian yang tengah melambung.

Oleh sebab itu, pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membayar subsidi dan kompensasi ke Pertamina maupun PLN.

Arifin pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga alokasi subsidi BBM dan elpiji tidak tergerus dan lebih tepat sasaran.

Ia menekankan, bahwa penyalahgunaan BBM subsidi akan menambah beban keuangan negara.

"Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM subsidi," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari mengungkapkan, pergeseran konsumsi ini patut jadi perhatian pemerintah.

"Telah terjadi pergeseran dari masyarakat terkait penggunaan elpiji nonsubsidi.

Karena kenaikan harga elpiji nonsubsidi, sehingga membuat masyarakat beralih menggunakan elpiji subsidi.

Ini perlu di perhatikan secara detail oleh Pemerintah," ujar Diah.

Dikatakan, untuk memenuhi peningkatan permintaan energi berbasis gas, maka pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan jaringan gas di seluruh wilayah.

"Potensi gas alam Indonesia sangat besar.

Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu ditopang oleh kebijakan yang progresif," terang Diah.

Sekedar informasi, sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah merencanakan pembangunan jargas dengan APBN sebanyak 40.777 SR di 12 kabupaten/kota.

Adapun, program pembangunan jargas telah dilaksanakan Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas sejak tahun 2009 silam.

Hingga saat ini total jargas yang telah terbangun mencapai 662.431 SR. (kompas.com/kontan.co.id)

Baca juga: Penyaluran Elpiji dan BBM Dievaluasi, BRIN: Harus Dikomunikasikan dengan Baik

Baca juga: Hiswana Migas Aceh Dukung Langkah Polisi Bongkar Jaringan Mafia BBM