Larangan Ekspor CPO Tuai Pro-Kontra, Tofan Mahdi: Jika Berdampak Negatif Harus Dievaluasi

"Bagi pengusaha, saya kira ini akan menjadi shock terapi bahwa pemerintah berani melarang ekspor," kata Mamit.

Dengan demikian, pengusaha tidak akan main-main untuk tidak mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Mamit menekankan agar Pemerintah memperbaiki tata kelola migor dari hulu sampai hilir agar kelangkaan tidak terjadi lagi.

"Saya kira ke depan penguasaan BUMN atas perkebunan kelapa sawit dari hulu ke hilir harus bisa lebih besar lagi sehingga BUMN bisa membantu pemerintah jika ada permasalahan," imbuhnya.

Petani sawit kena imbas Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu, mengutarakan dampak negatif dari kebijakan larangan ekspor CPO.

Said menilai, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani akan terjun bebas.

"Pembelian TBS berkurang sekitar 60-70 persen, harga TBS petani turun 50 persen," katanya.

Ia meyakini, pabrik CPO dan minyak goreng juga menurunkan produksi karena pasar ekspor ditutup.

Demikian juga pendapatan negara dari sawit turun sekitar 50-60 persen.

"Kalau pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak goreng dengan kebijakan subsidi maka demi keadilan seharusnya menghentikan subsidi biosolar yang sudah habiskan uang rakyat Rp 120 triliun sejak 2016," ungkapnya.

Said menekankan subsidi biosolar hanya dinikmati kalangan orang kaya dan perusahaan konglomerat.

"Harga minyak goreng sangat gampang diturunkan dengan cara gunakan dana pungutan ekspor CPO untuk subsidi minyak goreng seperti subsidi biosolar," pungkasnya.

Respons pro-kontra terkait pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng juga terjadi di kalangan anggota DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng akan berdampak positif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumumkan kebijakan itu dinilai berani lantaran menahan ekspor minyak goreng di saat harga internasional sedang tinggi.