Berita Jakarta
Ekspor CPO Kembali Dibuka, Pemerintah Diminta Perbaiki Distribusi Migor
Seiring dengan itu, pemerintah juga berupaya agar ketersediaan minyak goreng (migor) curah dalam negeri terpenuhi dengan harga terjangkau
lihat foto
JAKARTA - Mulai Senin (23/5/2022), pemerintah kembali membuka ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Seiring dengan itu, pemerintah juga berupaya agar ketersediaan minyak goreng (migor) curah dalam negeri terpenuhi dengan harga terjangkau.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, pencabutan larangan ekspor CPO harus dibarengi dengan perbaikan signifikan terutama dari sisi distribusi dan mekanisme pengendalian harga.
Ia mengusulkan tiga strategi untuk perbaikan sistem distribusi dan pengendalian harga.
Amin mendesak pemerintah membenahi distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Menurutnya, persoalan utama krisis minyak goreng, khususnya untuk dua kelompok masyarakat tersebut adalah persoalan distribusi bukan produksi.
“Persoalan distribusi inilah yang menyebabkan distorsi harga dan penyelewengan alokasi kepada kelompok yang tidak berhak,” ujar Amin saat dihubungi, Senin (23/5/2022).
Kemudian, menyepakati model bisnis dan mekanisme distribusi minyak goreng dengan produsen besar dalam konteks tanggung jawab sosial (social responsibility) untuk sama-sama menjamin ketersediaan minyak goreng untuk kedua kelompok tersebut dengan harga terjangkau.
Baca juga: Pencabutan Larangan Ekspor CPO belum Beri Efek, Harga TBS Sawit di Nagan Raya Masih Rp 1.600/Kg
Baca juga: Larangan Ekspor CPO Dicabut, Segini Harga TBS Sawit Dibeli PMKS di Nagan Raya
Sesuai kebijakan pemerintah, harganya ditetapkan Rp 14.000 per liter.
Merujuk data Kementerian Perdagangan, kebutuhan minyak goreng curah, dalam kondisi normal adalah sekitar 200 juta liter per bulan.
“Katakan misalnya kebutuhan CPO untuk pemenuhan minyak goreng curah itu 10 persen dari total produksi nasional.
Produsen penuhi kebutuhan minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter ini, sisanya 90 persen dari produksi nasional, silahkan diserahkan ke mekanisme pasar.
Ini bisa menjadi win-win solution,” ujar Amin.
Dia juga mendorong BUMN Pangan baik Bulog maupun ID Food, untuk memperbesar perannya baik dalam mekanisme distribusi dan pengendalian pasokan.
Hal itu penting untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus representasi negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.
