Nelayan Aceh Selatan Minta Pemerintah Aceh Bangun Docking Kapal, Disampaikan Melalui Anggota DPRA

Selama ini untuk memperbaiki kapal, mereka harus ke luar kabupaten, bahkan ada yang ke Sibolga, Sumatera Utara.

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Nelayan di Kabupaten Aceh Selatan berharap Pemerintah Aceh membangun pangkalan docking kapal di wilayah tersebut.

Pasalnya, selama ini untuk memperbaiki kapal motor, mereka harus ke luar kabupaten. 

Bahkan ada yang harus ke Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) yang biaya parkir docking mencapai Rp 3 Juta per hari.

"Kami menerima keluhan di lapangan dari Panglima Laot dan nelayan soal ketiadaan tempat docking.

Selama ini untuk memperbaiki kapal, mereka harus ke luar kabupaten, bahkan ada yang ke Sibolga, Sumatera Utara.

Harga per hari biaya parkir di atas docking sampai 3 juta rupiah," kata Anggota DPRA, Hendri Yono SSos, MSi, kepada Serambinews.com, Kamis (26/05/222).

Baca juga: Kejari Singkil Tahan 7 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal

Oleh karena itu, Hendri Yono yang juga Ketua DPP Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Aceh ini meminta Gubernur Aceh melalui Dinas terkait untuk membangun docking kapal motor dengan sistem gendong di Aceh Selatan.

Sebab menurutnya, banyak pengusaha boat mengeluh karena tidak ada docking yang lengkap di wilayah tersebut.

"Di wilayah Aceh Selatan ada beberapa PPI yang memiliki Kapal Motor 30 GT ke atas.

Kalau ada kendala dengan sumber pendanaan APBA, kita berharap dicarikan pengusaha yang minat dan mau berinvestasi.

Sebab secara bisnis sangat menguntungkan dengan sistem kerja sama asal bisa dikelola tanah atau aset daerah," sarannya.

Baca juga: VIDEO Tak Lengkap Dokumen, Dua Kapal Ikan Asal Nias Utara Diamankan Polairud Simeulue

Menurut informasi yang diterimanya, saat melaksanakan reses ke Aceh Selatan, Kapal Motor yang 30 GT ke atas lebih kurang di Aceh Selatan sudah mencapai 70 unit.

Sedangkan kapal di bawah 30 GT sekitar 300 unit. 

"Kita berharap Pemerintah Aceh bisa segera menindaklanjutinya.

Sebab, bila sudah tersedia pangkalan docking kapal, nelayan tidak perlu lagi jauh- jauh ke Provinsi Sumatra Utara untuk memperbaiki kapal. 

Dengan demikian tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar," demikian Hendri Yono. (*)