BPK Audit Keuangan Pemerintah Aceh, Pemeriksaan Berlangsung 30 Hari

Pemeriksaan tersebut juga mencakup belanja modal serta peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh mulai melakukan audit atau pemeriksaan terperinci terhadap kepatuhan belanja barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh dan instansi lainnya.

Pemeriksaan tersebut juga mencakup belanja modal serta peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025.

Pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari ke depan, terhitung sejak Senin (27/10/2025) hingga Rabu (26/11/2025).

Kehadiran tim BPK Perwakilan Aceh tersebut disambut oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (27/10/2025) pagi.
‎
‎Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan seluruh lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.
‎
‎“Pemerintah Aceh selalu terbuka dan siap mendukung pelaksanaan tugas BPK," ujar Fadhlullah.
‎
‎Ia mengatakan, seluruh SKPA terkait akan membantu menyediakan dokumen dan data yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga memperkenalkan para kepala SKPA dan pejabat teknis terkait kepada tim BPK yang akan berkoordinasi langsung dalam proses tersebut.
‎
‎Sebagai informasi, tujuan pemeriksaan terperinci ini, untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kegiatan belanja Pemerintah Aceh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan konstruktif bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Diketahui, dalam pertemuan itu Wagub Fadhlullah turut didampingi Asisten Sekda Aceh serta sejumlah Kepala SKPA dan pimpinan biro terkait.(*)

Baca juga: BPK dan TACB Dukung Rencana Pendirian Museum Aceh Barat