Azhari Cagee Berang Minta Agar BRA Dibubarkan, MTA: Akibat Dewan Batalkan Pokir

* Anggaran Diberikan Hanya Rp 24,8 M

BANDA ACEH - Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Azhari Cagee, kesal dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk badan yang dipimpinnya.

Dari Rp 500 miliar yang diminta untuk tahun 2023, hanya Rp 24,8 miliar yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membayar gaji aparatur, operasioal kantor, perjalanan dinas, kegiatan Hari Damai Aceh, dan beberapa lainnya.

Sedangkan BRA diamanahkan oleh UUPA untuk mengurus pemberdayaan dan kesejahteraan tiga komponen; eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik.

Juru Bicara (Jubir) Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat ini pun berang.

Dia meminta Pemerintah Aceh agar membubarkan saja BRA, daripada pihaknya nanti menjadi sasaran kemarahan eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik.

“Kalau begini kondisinya, lebih baik bubarkan saja BRA.

Daripada BRA jadi tempat pengaduan eks kombatan, tapi tidak bisa kita berikan program apapun.

Baca juga: Direkom Mualem, Pemerintah Aceh Angkat Azhari Cagee Sebagai Ketua BRA yang Baru

Baca juga: BRA; Peran dan Penguatan Perdamaian

Yang ada terjadi perkelahian, sumpah serapah pada BRA, karena tidak tersedianya anggaran untuk pemberdayaan ekonomi tiga komponen, yaitu eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik,” kata Azhari Cagee kepada Serambi, Jumat (27/5/2022).

Azhari Cagee menjelaskan, pada awal 2022 lalu, pihak kesekretariatan BRA diminta membuat renja (rencana kerja) untuk tahun 2023.

BRA mengajukan program untuk tahun 2023 dengan anggaran mencapai Rp 555 miliar.

“Kita ajukan Rp 555 miliar.

Itu banyak program, terutama pembangunan kebun sawit eks kombatan, rehabilitasi korban konflik, dan pemberdayaan ekonomi lainnya,” kata dia.

Namun dalam perjalanan waktu, pihak TAPA memberikan pagu anggaran untuk BRA hanya Rp 55 miliar dari Rp 555 miliar yang diminta.

Itu pun BRA tak mempersoalkannya dan langsung menyesuaikan program dengan pagu yang diberikan.

“Kita tetap fokus pada pembangunan kebun eks kombatan, yaitu kebun sawit dan kopi, juga rehabilitasis korban korban konflik, bantuan sosial, dan lainnya,” ujarnya.

Belakangan, sambung Azhari Cagee, TAPA kembali mengurangi pagu dari Rp 55 miliar menjadi Rp 50 miliar.

Tidak sampai di situ, pada 24 Mei lalu, BRA kembali dipanggil.

Ternyata dari Rp 50 miliar yang sebelumnya disetujui, yang diberikan berkurang lagi hanya menjadi Rp 24.800.000.000.

“Ini sebuah dilema bagi BRA, karena kalau anggaran segini, nyaris tidak bisa kita lakukan apapun,” keluhnya.

Anggaran sebesar Rp 24,8 miliar itu sebut Azhari Cagee, jika dirincikan hanya cukup untuk untuk membayar gaji PNS sebesar Rp 6 miliar, gaji tenaga kontrak Rp 2 miliar, gaji anggota badan Rp 7 miliar, KKR Rp 4 miliar, Hari Damai Aceh Rp 1 miliar, operasional kantor Rp 2 miliar, perjalanan dinas Rp 1,5 miliar, dan rakor dua kali sebesar Rp 500 juta.

“Kalau begini terus kondisinya, Pemerintah Aceh tidak menganggarkan sewajarnya, maka otomatis program-program pemberdayaan ekonomi eks kombatan tidak bisa dilaksanakan.

Kalau begini kondisinya, lebih baik BRA dibubarkan saja,” cetus Azhari Cagee.

Mantan Ketua Komisi I DPRA itu juga mengatakan, selama ini dirinya gencar turun ke lapangan menjumpai bupati untuk mempercepat sertifikasi tanah untuk eks kombatan.

Dia menyebutkan, pada peringatan damai nanti, ada sekitar 3.000 hektare lahan yang telah disertifikasi yang akan diserahkan.

“Tapi kalau kondisi begini, pembangunan kebun untuk eks kombatan di tahun 2023 akan terkendala.

Untuk apa juga BRA jika tidak ada anggaran, lebih baik dibubarkan saja.

Ini saya paparkan supaya masyarakat tahu, eks kombatan tahu, masyakakat korban konflik dan tapol napol juga tahu,” cecarnya.

Azhari Cagee juga mengaku bahwa pihaknya telah menerima ribuan proposal dari tiga komponen tersebut, baik proposal yang diterima langsung maupun yang diiput melalui Sistem informasi BRA (SIBRA).

“Tapi dengan apa kita mau realisasi semua permintaan itu jika anggarannya tidak ada.

Pemerintah Aceh tampaknya tidak komit untuk menyelesaikan hak-hak eks kombatan, tapol napol, masyarakat korban konflik.

Padahal menjaga tiga komponen itu adalah menjaga damai Aceh,” pungkas Azhari Cagee.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA yang dikonfirmasi Serambi tadi malam, mengatakan, awalnya Badan Rintegrasi Aceh (BRA) memang menampung sekitar Rp 247 miliar program pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Sedangkan usulan total pokir seluruh anggota dewan untuk 2023 berjumlah Rp 3,6 triliun dengan jumlah 8.959 paket, yang sifatnya usulan kepada eksekutif yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dalam proses persiapan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA), pihak SKPA melakukan verifikasi terhadap program usulan dewan tersebut.

Hasilnya sekitar 1.500 lebih program tidak sesuai kewenangan, yang artinya tertolak, sehingga tersisa 7.348 program lagi.

"Disebabkan ketersediaan anggaran kita pada 2023 berkurang signifikan, maka kemudian program-program hasil verifikasi tersebut kita kembalikan ke dewan untuk dipilih yang prioritas oleh dewan," ungkap MTA.

Nah, dari program pokir dewan yang ditempatkan pada BRA sejumlah 247 miliar itu, saat diminta untuk dipilih program-program prioritas, pihak dewan yang menempatkan pokirnya di BRA membatalkan pokir tersebut, sehingga akhirnya hanya tersisa sekitar 20 miliar.

“Selain itu untuk anggaran rutin operasional dan beberapa program BRA sekitar 25 miliar.

Jadi total anggaran BRA pada 2023 lebih kurang Rp 45 miliar," kata MTA.

Pihak Pemerintah Aceh sendiri mengaku intens berkomunikasi dengan pihak BRA dalam hal posisi anggaran dan dinamika ini.

"Bahkan kita sarankan dapat juga dilakukan komunikasi dengan pihak dewan agar program-program dewan yang telah ditempatkan di BRA dapat diprioritas kalau memang penempatan di BRA itu dipandang program yang penting," demikian MTA.

Baca juga: Rombongan BRA Temui Komisi VI DPR

Baca juga: BRA Gelar FGD Bahas Pergub Jaminan Sosial Bagi Eks Kombatan