Breaking News:

Opini

BRA; Peran dan Penguatan Perdamaian

Pertama-tama kita mengucap Selamat Hari Damai Aceh (HAD) yang diperingati pada setiap 15 Agustus, tahun ini yang ke-16

Editor: bakri
BRA; Peran dan Penguatan Perdamaian
FOR SERAMBINEWS.COM
Dr. Ilyas Wahab Gam, Dekan FKIP UNIKI Bireuen

Oleh Dr. Ilyas Wahab Gam, Dekan FKIP UNIKI Bireuen

Pertama-tama kita mengucap Selamat Hari Damai Aceh (HAD) yang diperingati pada setiap 15 Agustus, tahun ini yang ke-16. HDA merupakan sebuah keputusan pemerintah melalui Pergub Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hari Damai Aceh. Tema tahun 2021 ini adalah “HAD Menjadi Bingkai Perdamaian Dunia.”

Fakta sejarah bahwa perdamaian Aceh tercipta atas kebesaran dan keikhlasan dari semua pihak, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam mengakhiri konflik berkepanjangan yang ditandai lahirnya MOU Helsinki pada tahun 2005. Implementasi butir-butir MOU Helsinki dituangkan dalam UU-RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang lebih dikenal dengan UU-PA.

Perjalanan UU-PA berorientasi pada penyelesaian imbas konflik, baik dari sisi politik, keamanan, ekonomi, sosial serta penguatan perdamaian di tanah Aceh masa depan. Penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tersebut merupakan transformasi dari MoU yang telah disepakati  GAM  dengan perwakilan pemerintah di Helsinki. Adapun kelebihan Aceh menurut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penetapan syariat Islam, dan penentuan lagu daerah dan lambang daerah.

Juga kelembagaan peradilan adat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi, dan bidang politik adanya partai politik lokal dan calon independen dalam Pemilukada.

Pengaturan tersebut merupakan pengejewantahan dari konsep otonomi khusus yang dikehendaki oleh MoU Helsinki. Dimana Aceh diberikan hak khusus dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan itu tidak termasuk bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

 Dari itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai landasan kebijakan regulasi, antara lain; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Salah satu butir yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh adalah merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan.

Menindaklanjuti amanat Inpres tersebut Pemerintah Aceh telah mengambil langkah strategis melalui pembentukan lembaga khusus yang menangani proses reintegrasi secara nyata dan terpogram yaitu; Badan Re-Integrasi Aceh (BRA) melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh, yang merupakan lembaga nonstruktural pada Pemerintah Aceh.

BRA dipimpin seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan dilengkapi dengan satuan kerja setingkat

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved