Pj Gubernur dan Kelanjutan Aceh Hebat

Oleh Mulyadi Nurdin, Lc, MH

SERAMBINEWS.COM - Di antara isu yang hangat diperbincangkan masyarakat Aceh saat ini adalah seputar sosok Penjabat (PJ) Gubernur, hampir setiap pembicaraan tidak luput dari pertanyaan Siapa Pj Gubernur Aceh?

Hal itu sangat wajar mengingat masa jabatan Gubernur Nova Iriansyah akan berakhir dalam hitungan hari tepatnya pada tanggal 5 Juli mendatang.

Dalam sejarah Islam, isu kepemimpinan juga sangat penting. Ketika Rasulullah SAW wafat, pemakaman beliau ditunda tiga hari, dan baru dimakamkan setelah umat Islam memutuskan siapa yang menjadi Khalifah (Pemimpin) sebagai penerus Beliau.

Demikian halnya dengan Aceh saat ini, begitu masa jabatan Gubernur berakhir, sangat wajar masyarakat menanti-nanti siapa sosok yang akan menggantikannya.

Baca juga: Tanda-tanda Hipertensi, Coba Cek Tekanan Darah Anda, Bisa Jadi Stroke Hingga Lumpuh

Baca juga: Siapa Pj Gubernur Aceh?

Aceh Hebat

Tagline “Aceh Hebat” dipopulerkan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi yusuf dan Nova Iriansyah pada tahun 2017 lalu, yang dituangkan dalam 15 program unggulan Pemerintah Aceh.

Banyak ide dan gagasan baru di dalamnya yang memberi harapan besar bagi masyarakat Aceh kala itu, seperti Aceh SIAT, Aceh Carong, JKA Plus, Aceh Teuga, Aceh Green, dan seterusnya.

Sebagian dari program unggulan tersebut sudah terealisasi, namun tidak dipungkiri ada sebagian yang masih menjadi PR bagi Pj Gubernur Aceh ke depan.

Di antara program yang sangat spektakuler adalah JKA Plus dimana seluruh masyarakat Aceh dilayani oleh Rumah Sakit hanya dengan membawa KTP dan KK, sedangkan bagi yang tidak memiliki KTP dan KK akan dibuat dokumen tersebut oleh Petugas yang ditunjuk, tidak perlu diurus oleh keluarga pasien.

Gagasan lainnya yang sempat menarik perhatian adalah program pembangunan rumah dhuafa yang seyogianya dianggarkan rata-rata 6.000 unit rumah setiap tahun.

Selanjutnya investasi yang sempat menjadi harapan besar rakyat Aceh, dimana saat itu Gubernur dan Wakil Gubernur sangat serius menggaet Investor ke berbagai benua, disertai dengan even penandatanganan MoU dengan investor dari berbagai perusahaan.

Baca juga: Geger, Wanita di Makassar Simpan 7 Janin Bayi hingga Membusuk Hasil Hubungan Gelap dengan Pacar

Baca juga: Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag Ungkap Nama Anak Kedua serta Artinya, Adiknya El Barack

Baca juga: Anggota DPRK Pidie: Pj Gubernur Aceh Ditentukan Legislatif

Tantangan

Program Aceh hebat ibarat oase di tengah padang pasir bagi masyarakat Aceh, walau belum terealisasi, rakyat Aceh masih merindukan program tersebut dapat terus berlanjut walau dengan tagline berbeda.

Seorang Pj Gubernur Aceh adalah sosok Birokrat dari Jabatan Pimpinan Tingga Madya atau Eselon Satu, secara teknis tidak terlalu sulit untuk memahami subtansi dari berbagai program pembangunan terutama yang sudah tertuang dalam RPJM Aceh.

Mengingat ekspektasi yang tinggi dari masyarakat Aceh, Pj Gubernur mendapat tantangan untuk dapat menghadirkan program pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya.

Terkait hubungan yang sedikit renggang antara Eksekutif dan Legislatif Aceh saat ini, membangun harmonisasi antara kedua lembaga tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Pj Gubernur Aceh.

Kebiasaan masyarakat yang sangat aktif bersosial media menjadi tantangan tersediri, dimana semua isu pembangunan terkadang kalah populer daripada isu hoaks yang beredar di sosmed, dalam hal itu diperlukan tim media yang kuat dan selalu up to date.

Baca juga: Ini Sosok Pj Gubernur Aceh yang Tepat Menurut Abu Doto

Peluang

Sebagai seorang Birokrat dari JPT Madya atau Eselon Satu, Pj Gubernur akan sangat mudah menerjemahkan berbagai kebutuhan masyarakat dalam bentuk program kerja pemerintahan, dan tentu akan memudahkan dalam implementasinya.

Birokrat sangat memahami alur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan suatu kegiatan pemerintahan, sehingga diharapkan lebih tepat, cepat, dan akuntable.

Sebagai Pejabat Eselon Satu, Pj Gubernur tentunya memiliki networking kerja yang baik di tingkat Pusat, sehingga semakin mudah dalam mengkomunikasikan program-program, anggaran dan lobi ke Pemerintah Pusat.

Pj Gubernur tidak dibebani dengan cost politik sebagaimana lazimnya seorang politisi, sehingga lebih mudah dalam mengambil kebijakan yang memihak kepada rakyat.

Sebagai Pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Pj Gubernur tidak dibebani oleh cost sosial akibat Pilkada, sehingga cenderung lebih mudah masuk ke berbagai kalangan masyarakat.

Hal itu tentunya akan mengurangi conflict of interest dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga: Ini Kriteria Pj Gubernur Aceh versi HUDA, Tu Sop: Pj Harus Jadikan Syariat Kekuatan dalam Membangun

Harapan

By the way sebenarnya masyarakat hanya menginginkan seorang pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya, bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik, bisa hidup lebih baik, lebih aman, lebih damai, lebih kondusif, Donya na Akhirat na (dunia ada akhirat juga ada).

Masyarakat juga membutuhkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban, tidak ada konflik sosial dan tidak ada gangguan dalam beribadah dan mencari nafkah.

Dunia baru saja melewati masa pandemi Covid-19 yang telah merusak berbagai sendi kehidupan, masyarakat membutuhkan recovery yang cepat dan serius untuk bangkit kembali.

Selanjutnya masyarakat membutuhkan layanan publik yang mudah, cepat, murah, kalau bisa gratis, dalam berbagai aspek kehidupan.

Dan yang tidak kalah penting bagi Pj Gubernur adalah mensukseskan agenda politik nasional berupa Pemilu dan Pilkada yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang.

Dari gambaran di atas dapat dilihat ternyata tugas Pj Gubernur tidak lebih ringan dari tugas Gubernur definitif, hanya pekerja keras dan handal yang dapat menjalankan amanah sebagaimana yang diharapkan.

Penulis adalah Kepala BKPSDM Pidie/ Alumni Lemhannas RI/ Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh tahun 2017-2018

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.