Jokowi Sebut Ada Perdana Menteri yang Menghubunginya, Minta Dikirimi Minyak Goreng karena Stok Habis

"Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar, energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, rumah tangga, dan lain-
lainnya," lanjut Jokowi.

Akan tetapi, dia pun mengungkapkan, ancaman krisis pangan ini juga bisa dijadikan peluang karena lahan kita yang besar.

Sebab, banyak bidang yang belum dimanfaatkan dan banyak yang belum produktif.

Baca juga: Distribusi Minyak Goreng Bakal Pakai Aplikasi

Jokowi Minta Kawal Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

“Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi dan saya minta ini betul-betul berhasil," ujar Presiden sebagaimana dikutip dari laman resmi Presiden RI, Selasa (14/6/2022).

"Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” tambahnya.

Baca juga: Kemendagri Tiap Pekan Monitor Realisasi APBD di Daerah

Kepala Negara menjelaskan, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.

Presiden pun menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.

“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB," ucap Kepala Negara.

"Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” tegas Jokowi.

Baca juga: Rp 154 Miliar APBA Ludes Untuk KIA Ladong, Pansus LKPJ: Hanya Ada Air Tebu dan Air Kelapa

Presiden menyebut bahwa masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri.

Presiden pun meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut.

“Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil," ucap Jokowi.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak, Ibu kawal,” tegasnya.

Baca juga: Gubernur Sampaikan Penjelasan Pelaksanaan APBA 2021 kepada DPRA, Ini Isinya